TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Saat pemerintah pusat terus menggalakkan program vaksinasi yang melibatkan seluruh komponen bangsa, justru pemerintah daerah kota Sorong terkesan tidak mendukung kebijakan tersebut.
Hal ini terbukti Wali Kota ketika NasDem melakukan kegiatan vaksinasi massal di kota Sorong pada Sabtu (21/8/2021).
Selain tidak memberikan izin yang telah diajukan pada 18 Agustus lalu. Wali Kota Sorong mengutus rombongan Satpol PP untuk membubarkan antrian vaksinasi di Terminal Remu Kota Sorong, Papua Barat disela-sela kegiatan vaksin akan berlangsung.
Satpol PP Kota Sorong yang dipimpin langsung Kasatpol PP, Daniel Jitmau dan rombongan memaksa panitia vaksinasi Ibu Hamil dan vaksin Covid-19 dari Partai NasDem karena tidak mengantongi ijin pemerintah Kota Sorong.
“Kalian dapat ijin darimana, ini menimbulkan kerumunan. Kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab,” tegas Daniel.
Menanggapi hal tersebut Ketua DPW NasDem Papua Barat, Dominggus Mandacan menemui Kasatpol PP dan menjelaskan mengenai perijinan yang dipending oleh pemerintah Kota Sorong.
“Kami sudah menyurati pemerintah Kota Sorong sejak tanggal 18 Agustus tapi sampai hari ini belum ada jawaban. Jadi kami meminta Satgas Provinsi Papua Barat untuk meminta ijin dan sudah mendapatkan ijin tertulisnya. Kami sangat sayangkan kalah ada penolakan dari Pemerintah Kota Sorong yang tidak mendukung program pemerintah untuk target vaksinasi. Apalagi capaian vaksinasi Papua Barat ini masih rendah,” ujar Mandacan.
Menurutnya, Pemerintah Kota Sorong harus mendukung program pemerintah apalagi program vaksinasi karena salah satu program prioritas dimasa pandemi Covid-19 dan menjadi tanggung jawab semua termasuk partai politik.
Ketua DPD NasDem Kota Sorong, Ranley Mansawan menyesalkan tindakan pemerintah Kota Sorong yang tidak mendukung program kemanusiaan.
“Kenapa harus dilarang, ini bukan kegiatan politik tapi murni kegiatan kemanusiaan. Kegiatan vaksinasi ini adalah kegiatan mendukung program pemerintah untuk mencapai herd immunity dengan target 70%,” ujar Ranley.
Setelah adu argumen dan mendapatkan dukungan masyarakat yang telah memenuhi tenda di terminal Remu, rombongan Satpol PP akhirnya meninggalkan Terminal Remu dan pelaksanaan vaksinasi oleh petugas kesehatan dari Dinkes Provinsi Papua Barat terus berjalan.
