Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury. Foto-Rudy Sopaheluwakan/TN

 1,483 total views (dibaca)

TEROPONGNEWS.COM, AMBON – DPRD Provinsi Maluku akhirnya meresponi aksi unjuk rasa yang dilakukan sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan OKP tertentu pada Jumat (19/6) pekan lalu, di Kediaman Pribadi Gubernur Maluku, Murad Ismail, di kawasan Wailela, Desa Poka Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury menyatakan, soal tuntunan pemulangan mantan Casis TNI AD, sudah diurus DPRD hingga detail. Bahkan, nama-nama mantan Casis TNI AD itu, telah dibuat dalam satu daftar, untuk disampaikan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 baik provinsi maupun kabupaten.

“DPRD sendiri sudah bertemu dengan para mantan Casis TNI AD ini bahkan berkali-kali. Teman-teman Anggota DPRD Provinsi Maluku dari daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) juga sudah mengambil sikap yang sangat luar biasa. Mereka berkoordinasi dengan berbagai pihak, untuk bagaimana memulangkan mereka,” tegas Wattimury kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (23/6).

DPRD sendiri, kata dia, telah mencari solusi soal transportasi untuk memulangkan mantan Casis TNI AD ini ke daerah asal mereka, bahkan langkah koordinasi pun telah dibangun dengan bupati dan wali kota setempat, dimana mantan Casis TNI AD ini berasal.

Tetapi yang menjadi masalah adalah, pemerintah daerah setempat tidak mau menerim kehadiran mantan Casis TNI AD ini. Pemerintah daerah takut, jika mereka kembali akan menyebarkan Virus Corona (Covid-19) di daerah-daerah tersebut.

“Dan itu disampaikan langsung kepada teman-teman Anggota DPRD Provinsi Maluku dari dapil KKT dan MBD. Saya ingatkan, pemulangan mereka ini, bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku. Ya, kalau situasinya membaik, pasti pemerintah daerah akan menerima kepulangan mereka,” tegas dia.

Wattimury menegaskan, isu yang dihembuskan saat aksi unjuk rasa itu tidak relevan. Apalagi yang berkaitan dengan transparansi anggaran penanganan Covid-19. Menurutnya, anggaran penanganan Covid-19 itu dilakukan berdasarkan surat keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Keuangan (Menkeu).

“Dimana isi dari SK bersama dua menteri itu adalah, untuk anggaran penanganan Covid-19 itu, diambil dari belanja jasa dan belanja modal sekurang-kurangnya 50 persen dari APBD 2020. Aturan itu juga mengatakan, hasil penyesuaian anggaran untuk penanganan Covid-19 itu, diberitahukan kepada pimpinan DPRD, dan akan dibicarakan para saat pembahasan APBD Perubahan tahun 2020. Jika tidak ada perubahan, maka dimasukan dalam laporan keuangan tahun 2020, dan itu baru dibicarakan pada tahun 2021,” beber dia.

Jadi, menurut Wattimury, seluruh mekanisme yang diatur dalam aturan perundang-undangan sudah dilewati. Dan jika disebutkan soal transparansi anggaran, maka Wattimury menegaskan, mekanismenya sangat transparan.

“Jika mereka tuntut transparansi anggaran penanganan Covid-19, saya hanya mengingatkan para pengunjuk rasa, agar bisa membaca undang-undang yang berlaku, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. DPRD memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran,” kata dia.

Berita lain untuk anda

Wagub Instruksikan Penyemprotan Cairan Disinfektan Pada Sejumlah Titik di Makassar

 2,082 total views (dibaca)  2,082 total views (dibaca) Makassar, TN – Mengantisipasi penyebaran Virus Corona (Covid-19), Wakil…

DPRD Maluku Tuding PT. Adira Berbohong

 1,489 total views (dibaca)  1,489 total views (dibaca) Ambon, TN – DPRD Provinsi Maluku menuding PT. Adira…

Polres Kaimana Peringati HUT Bhayangkara ke-74 Dengan Baksos

 1,444 total views (dibaca)  1,444 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, KAIMANA – Dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke-74,…

Di Merauke, Bayi Usia Dua Bulan Terpapar Covid

 3,541 total views (dibaca)  3,541 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM,MERAUKE – Data terkini jumlah pasien Covid-19 yang dirawat…

Tiga Ton Gaharu Asal Merauke Dikirim ke Jakarta

 1,446 total views (dibaca)  1,446 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Papua merupakan salah satu daerah di…

Diskusi Alias Masyarakat Papua Selatan Bahas 14 Poin

 5,252 total views (dibaca)  5,252 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Aliansi Masyarakat Papua Selatan membahas 14…

Kunker di Boven Digoel, Sulaeman Hamzah Serahkan Bantuan Alsintan dan Menyerap Aspirasi Masyarakat

 1,418 total views (dibaca)  1,418 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Reses di Kabupten Boven Digoel, Anggota…

Sulsel Salah Satu Provinsi Penghasil Ikan Terbesar di Indonesia

 1,711 total views (dibaca)  1,711 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MAKASSAR – Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian…

500 Kartu JKN-KIS PBI APBD Siap Didistribusikan ke Distrik Kais dan Sekitarnya

 1,410 total views (dibaca)  1,410 total views (dibaca) TEROPONGNEWS. COM, SORONG SELATAN –Sebanyak 500 kartu Jaminan Kesehatan…

Jelang HUT Bhayangkara, Polres Sorong Kota Gelar Berbagai Kegiatan

 1,524 total views (dibaca)  1,524 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke-75,…