Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, serta Ketua Bawaslu Rahmat Bagja usai menandatangani SKB Netralitas ASN, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Foto: istimewa.

 1,244 total views (dibaca)

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA– Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak di tahun 2024 semakin dekat. Untuk menjamin terjaganya netralitas aparatur sipil negara (ASN), pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bersama Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menandatangani SKB tersebut di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

“Tentu kegiatan ini amat sangat penting dalam upaya untuk mewujudkan birokrasi yang netral serta SDM ASN yang bisa mensupport agenda pemerintah yaitu salah satunya pemilihan umum yang nanti akan digelar,” ujar Anas.

Ia menjelaskan, ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut termaktub bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN pun, lanjut dia, diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Menteri Anas menekankan, ketidaknetralan ASN tentunya akan sangat merugikan negara, pemerintah dan masyarakat.

“Karena apabila ASN tidak netral maka dampak yang paling terasa adalah ASN tersebut menjadi tidak profesional dan justru target-target pemerintah di tingkat lokal maupun di tingkat nasional tidak akan tercapai dengan baik,” imbuh mantan Bupati Banyuwangi tersebut.

Ia menekankan, ASN perlu mencermati potensi gangguan netralitas yang bisa terjadi dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilukada.

“Potensi gangguan netralitas dapat terjadi sebelum pelaksanaan tahapan pilkada, tahap pendaftaran bakal calon kepala daerah, tahap penetapan calon kepala daerah, maupun pada tahap setelah penetapan kepala daerah yang terpilih,” tutur dia.

Mantan Kepala LKPP tersebut mengatakan dengan adanya komitmen bersama oleh Kementerian PANRB, Kemendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu diharapkan akan terbangun sinergitas dan efektivitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN. Hadirnya SKB netralitas juga tentunya akan mempermudah ASN dalam memahami hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan berpotensi melanggar kode etik ataupun disiplin pegawai.

“Mudah mudahan kegiatan ini nanti akan berdampak luas tidak hanya di pemerintah pusat, tetapi juga di pemerintah kabupaten, kota, provinsi di seluruh Indonesia,” tandasnya.

Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian pun mengamini hal tersebut. Tito memandang ASN menjadi komponen penting pemerintahan untuk menjamin berlangsungnya Pemilu dan Pemilukada tahun 2024 baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Kita sudah tahu undang-undangnya ASN tidak boleh berpolitik praktis. Karena ASN adalah tenaga profesional yang menjadi motor pemerintahan,” katanya.

Tito memahami bahwa situasi politik bisa saja memanas. Namun ASN harus tetap pada kedudukan profesional dan tidak memihak pada kontestan politik yang akan bertanding di Pemilu maupun Pemilukada. Meskipun sejatinya, kata dia, ASN memang memiliki hak pilih dalam setiap pesta demokrasi yang berlangsung.

“Di sini kita semua sepakat, biarlah siapapun yang bertanding baik tingkat pusat, daerah atau legislatif, proses itu untuk menentukan kader-kader pemimpin yang terbaik. Tapi kita sebagai ASN yang mengawaki jalannya roda pemerintahan harus tetap pada posisi netral siapapun juga pemenangnya,” tandasnya.

Berita lain untuk anda

KPID Terus Tingkatkan Pengawasan, Gugatan Philipus Chandra Hadi Ditolak PN Ambon

 1,064 total views (dibaca)  1,064 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku…

Sambut Hari Rimbwan, Balai Tamnas Wasur Adakan Donor Darah

 1,026 total views (dibaca)  1,026 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Dalam rangka Hari Bakti Rimbawan ke-39…

Polri Mutasi 12 Perwira Dua Kapolda Dicopot

 976 total views (dibaca)  976 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA– Menjelang pergantian jabatan Kepala kepolisian republik indonesia…

Merauke Lima Kali Berturut-turut Terima Opini WTP Dari BPK RI

 933 total views (dibaca)  933 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Kabupaten Merauke lima kali berturut-turut menerima…

Kota Sorong Mulai Lakukan Vaksinasi Covid-19

 967 total views (dibaca)  967 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM,SORONG – Kota Sorong mulai menggelar penyuntikan vaksin sinovac…

Menyedihkan, Kota Sorong Dikepung Jalanan Berlubang

 1,004 total views (dibaca)  1,004 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Masyarakat kota Sorong harus lebih berhati-…

Kabar Gempa Bumi Magnitudo 6,2 di Sulbar, Presiden Perintahkan Mensos dan Kepala BNPB Turun Tangan

 966 total views (dibaca)  966 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA-Menteri Sosial, Tri Rismaharini dan Kepala Badan Nasional…

Pjs. Gubernur Sulut Janjikan Bonus Bagi Para Juara di MTQ

 1,047 total views (dibaca)  1,047 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, PADANG – Guna memberi motivasi para peserta dalam…

Terkait Sengketa Pilkada, Registrasi di MK Bukan Berarti Gugatan AYO Diterima

 1,073 total views (dibaca)  1,073 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Registrasi pengajuan gugatan dalam sengketa Pemilukada…

Somethinc Luncurkan Makeup Dukung Keunikan Kulit Masyarakat Indonesia

 1,068 total views (dibaca)  1,068 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, Jakarta – Somethinc, brand kecantikan lokal yang terkenal…