TEROPONGNEWS.COM, TERNATE – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara (Malut), Samsuddin A. Kadir mengaku, salah satu target utama dari keuangan inklusif yakni, untuk menyediakan akses layanan keuangan.
“Dan ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, yang merupakan penjabaran butir ketujuh nawacita, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi, dengan tentunya menggerakan sejumlah sektor strategis ekonomi domestik,” kata Sekda kepada wartawan, di Ternate, Senin (14/12/2020).
Menurutnya, dalam peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang strategi nasional keuangan inklusif, SNKI adalah strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat visa, misi, sasaran dan kebijakan keuangan inklusif.
“Dalam rangka pertumbuhan ekonomi percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar individu, serta antar daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Dikatakan, Dinas UKM dan Koperasi secara kelembagaan memiliki tugas dan fungsi untuk membantu pihak perbankan.
“Caranya, dengan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarkat, agar mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kredit usaha rakyat,” tandas dia.
