TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Alimudin Kolatlena menemukan sejumlah persoalan, saat dirinya melakukan agenda reses, pada dua kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Dua Kecamatan yang dikunjungi Kolatlena, yakni Kecamatan Werinama dan Siwalalat.
Menurutnya, di dua kecamatan ini ada beberapa persoalan yang dianggapnya sangat kompleks, diantaranya, adanya abrasi dan erosi di sejumlah titik.
“Sekarang ini kan musim penghujan diawal musim timur ini, menyebabkan angin kencang dan gelombang tinggi, sehingga terjadinya abrasi dan erosi pada beberapa titik di Werinama. Dan Siwalalat itu, ada di Tunsai dan Abuleta,” kata dia kepada wartawan, di Ambon, Senin (24/5/2021).
Dia mengungkapkan, Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Tunsai dan Abuleta mengalami abrasi. Olehnya itu, Kolatlena meminta Pemerintah Daerah (Pemda) baik Provinsi Maluku maupun Kabupaten SBT, untuk membangun talud-talud penahan abrasi dan erosi di daerah aliran sungai.
Selain itu, lanjut Kolatlena, ada keluhan masyarakat soal jaringan Telkomsel dan internet. Pasalnya, di Kecamatan Siwalalat ada sekitar enam desa yang jaraknya berdekatan, yang belum bisa menikmati jaringan telepon dan internet.
“Memang di Provinsi Maluku itu ada program internet desa. Nah, di Kabupaten SBT sendiri, sesuai dengan hasil kunjungan Komisi I ke Jakarta beberapa waktu lalu di Kemenkominfo, terungkap jika Kabupaten SBT mendapatkan bantuan tower 4G sebanyak 150 titik, serta dibangun dalam jangka waktu 2 tahun. Karena itu, kami minta agar daerah-daerah itu bisa diperhatikan, terutama di daerah Utian Lima yang daerahnya sangat jauh,” pinta dia.
Kolatlena juga menyinggung soal akses penghubung dari kecamatan ke kecamatan, dan dari Kabupaten SBT ke Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
Menurutnya, ada sekitar tiga jembatan besar yakni, Waibobot, Waipulu dan Waitunsa. Waibobot sendiri, kata Kolatlena, rakit yang digunakan sebagai alternatif penyeberangan putus, sehingga menyulitkan masyarakat untuk melintasi sungai dimaksud.
“Kalau untuk jembatan Waipulu dan Waitunsa yang bermasalah di balai jalan itu. Tidak adanya jembatan itu, menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk menyeberangi kedua sungai itu. Ancamannya, nyawa dan harta benda. Memang sudah ada jawaban dari pihak balai jalan, bahwa Juli itu sudah ada proses tender. Kita berharap, masalah ini bisa diseriusi, dan tidak lagi ada penundaan,” tandas Kolatlena.
