Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD. Foto: istimewa

 2,074 total views (dibaca)

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD menegaskan bahwa kasus Lukas Enembe bukanlah rekayasa politik namun berdasarkan hasil temuan dan fakta hukum. Hal itu disampaikan Menkopolhukam dari keterangan persnya mengenai situasi keamanan di Papua saat ini.

“Kasus Lukas Enembe bukan rekayasa politik, tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu melainkan temuan dan fakta hukum,” kata Mahfud di Jakarta, Senin (19/9/2022).

Mahfud menjelaskan, dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas Enembe karena beberapa bukti temuan.

“Yang kemudian menjadi tersangka bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 Miliyar, ada laporan dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Dalam 12 analisis yang disampaikan PPATK,” tuturnya.

Ia menjelaskan, saat ini saja ada blocking rekening, atas nama rekening Lukas Enembe perhari Senin kemarin, sebesar Rp 71 miliar, yang sudah diblokir.

“Jadi bukan cuma Rp 1 miliar. Yang ketiga ada kasus-kasus lain yang sedang didalami terkait dengan kasus ini, misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian dugaan adanya manager pencucian uang Yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas Enembe,” ujarnya.

Selanjutnya, ia menerangkan, bahwa BPK selama ini tidak berhasil melakukan pemeriksaan terhadap Lukas dikarenakan, Lukas selalu tidak bisa diperiksa.

“Sehingga BPK lebih banyak disclaimer atas kasus keuangan di Papua tersebut. Oleh sebab itu lalu bukti-bukti hukum mencari jalannya sendiri, dan ditemukanlah kasus tersebut,” ungkap Mahfud.

Diketahui penyidik KPK sebelumnya telah menetapkan tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi sejak 5 September 2022 berdasarkan informasi dari tim kuasa hukumnya.

Berita lain untuk anda

Agar Pasien Covid-19 Tidak “Membludak” di Ambon, Pemprov Harus Lakukan Ini

 1,090 total views (dibaca)  1,090 total views (dibaca) Ambon, TN – Selama ini, pasien yang positif terpapar…

Masalah Hak Ulayat Pada Aset Pemda Merauke, DPRD Gelar Raker Terbuka

 954 total views (dibaca)  954 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM. MERAUKE – DPRD Kabupaten Merauke melakukan rapat kerja…

Sanusi Rahaningmas Ingatkan Pemuda Pentingnya Empat Pilar Kebangsaan

 1,018 total views (dibaca)  1,018 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM,SORONG – Anggota DPD RI Dapil Papua Papua Barat,…

Abdullah Gazam Foundation Gelar Festival Anak Sholeh Diambang Ramadan 1443 H

 1,139 total views (dibaca)  1,139 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM,SORONG – Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1443…

Kunjungi Kejati Papua Barat, Wakil Jaksa Agung Sampaikan Lima Hal Penting

 2,525 total views (dibaca)  2,525 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Dr.…

Dewan Kesenian Kabupaten Jayapura, Belum mengetahui adanya Pencaplokan Sanggar Seni

 1,049 total views (dibaca)  1,049 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, JAYAPURA– Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Jayapura…

Belasan Pelajar dan Guru di Makassar Dapat Beasiswa dari Pemprov Sulsel

 2,629 total views (dibaca)  2,629 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MAKASSAR – Sebanyak 15 orang dari pelajar dan…

Anggota DPR RI dan KLHK Tinjau Kebun Bibit Desa di Batu Merah

 952 total views (dibaca)  952 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah…

Wenno: Silahkan Mutasi ASN, Tapi Harus Sesuai Prosedur

 171 total views (dibaca)  171 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi…

Puluhan ASN Merauke Ikuti Ujian Dinas Kenaikan Pangkat

 944 total views (dibaca)  944 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Sebanyak 23 ASN golongan 1 dan…