TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala berharap, pihak Pertamina bisa memastikan ketersediaan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah (mitan) untuk masyarakat Maluku, khususnya Kota Ambon bisa terpenuhi.
“Langkah DPRD beberapa waktu lalu kan telah bertemu dengan SKK Migas, dan kami sudah menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Hanya saja, eksekusinya ada di Pertamina. Kami maupun pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan,” ungkap Sangkala kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (30/8/2022).
Selain itu, dia juga meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas ESDM Provinsi Maluku berkoordinasi dengan pihak Pertamina, untuk memastikan kebutuhan masyarakat akan minyak tanah bisa terpenuhi, sehingga kelangkaan mitan tidak terjadi.
Menurutnya, kekurangan stok minyak tanah harus selalu diinformasikan. Karena jangan sampai stoknya cukup, namun ada spekulan-spekulan di lapangan, yang kemudian “bermain” sehingga minyak tanah tidak bisa sampai ke masyarakat.
“Artinya ada jalur distribusi yang terpotong, sehingga masyarakat kecil yang seharusnya menerima jatah minyak tanah, tidak bisa mendapatkannya,” kata Sangkala.
Saat disinggung mengenai kemungkinan ada faktor kesengajaan dari pemerintah dibalik kelangkaan minyak tanah, agar masyarakat bisa beralih ke gas, Sangkala mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan penjelasan resmi, baik dari pemerintah daerah maupun Pertamina, terkait dengan masalah dimaksud.
Menurut dia, jika memang kemungkinan itu benar, maka pemerintah maupun Pertamina harus menyampaikan secara terbuka, agar sosialisasi bisa dilakukan secara masif kepada masyarakat.
“Orang tidak mungkin akan beralih ke gas hanya karena minyak tanah tidak ada di lapangan. Tapi kalau masyarakat diarahkan, bahwa sekarang ini kita sudah sudah mengurangi konsumsi minyak tanah, dan oleh karena itu kita harus beralih ke gas, maka masyarakat juga sudah mempersiapkan diri. Tapi kalau bertahan dan tidak mendapatkan minyak tanah kan mereka akan mengalami kesulitan. Makanya, jika itu benar, maka sosialisasi harus dilakukan secara terbuka,” pungkas Sangkala.
Untuk mengalihkan minyak tanah ke gas, lanjut dia, maka dibutuhkan subsidi dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam bentuk tabung-tabung gas.
“Kita bantu supaya masyarakat kita bisa beralih ke gas. Sekarang kalau beralih ke gas, lalu masyarakat memikirkan untuk membeli kompor dan tabung gas sendiri, maka tentu masyarakat akan keberatan. Nah, makanya perlu subsidi baik dari pemda maupun Pertamina, dengan menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat,” tandas Sangkala.
