Berita

Said Iqbal Sebut Dirjen Pajak Suryo Utomo Orang Kotor

×

Said Iqbal Sebut Dirjen Pajak Suryo Utomo Orang Kotor

Sebarkan artikel ini
Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat berorasi di depan Kantor Pusat DJP Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2023). (foto: Morteza Syariati Albanna/TN).

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Partai Buruh Said Iqbal menggolongkan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo sebagai orang kotor.

1516
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

 www.teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon yang digadang-gadang oleh Anda untuk dipilih dan layak jadi calon Gubernur Papua Barat Daya Periode 2024-2029,  kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

Oleh sebab itu, Said enggan menemui Suryo Utomo seandainya dilakukan audiensi seusai agenda demonstasi di depan kantor DJP Kemenkeu.

“Enggak ada, ngapain (menemui) orang sudah kotor kita temuin, enggak usah,” kata Said Iqbal saat diwawancarai TeropongNews di depan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jumat (10/3/2023).

Dia pun mendesak pencopotan Suryo Utomo dari jabatannya sebagai Dirjen Pajak karena sosok tersebut dinilainya sudah secara terang-terangan melakukan flexing atau memamerkan gaya hidup mewah di media sosial.

Menurut dia, masih banyak orang baik yang layak menduduki kursi Dirjen Pajak Kemenkeu menggantikan Suryo Utomo yang hobi menaiki motor gede atau moge.

“Terkait copot Dirjen Pajak kan masih banyak orang yang baik ya,” kata dia.

Apabila Suryo dicopot, Said berharap posisi Dirjen Pajak diisi oleh orang jujur, amanah, beriman, dan bertakwa sesuai agama.

Sosok Dirjen Pajak yang baik, di mata Said, harus berasal dari orang dalam yang profesional dan tidak terafiliasi dengan partai politik manapun.

“Itu kuncinya,” tutur Said.

Diketahui, pihak Partai Buruh beserta aliansi melakukan demonstrasi di depan kantor DJP Kemenkeu pada Jumat hari ini. Mereka mempersoalkan pejabat pajak yang flexing di media sosial. Hal itu jelas tidak elok dilihat rakyat yang selama ini dinilainya taat membayar pajak.

Mereka juga memprotes soal pejabat pajak tidak taat membayar pajak. Buruh mendesak DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuat undang-undang baru terkait harta pejabat pajak.

“Buat undang-undang tentang pembuktian terbalik harta pejabat pajak,” ujar orator itu di depan kantor DJP Kemenkeu.