PT Belibis Grup Klarifikasi Harga Tiket Waisai -Sorong Keputusan Bersama

Foto Bersama HRD PT Belibis Grup Elisa P Simanjuntak, Kepala Cabang PT Belibis Waisai Ahadi dan Ketua Ipar Raja Ampat Abraham Dimara Umpain Foto Hizkia / TN

TEROPONGNEWS.COM, RAJA AMPAT – PT Belibis Papua Mandiri mengklarifikasi Pemebritaan sebelumnya yang diberitakan media teropongnews.com pada Sabtu (5/11/2022) terkait permintaan Ipar Raja Ampat agar KSOP Sorong mengevaluasi harga tiket Waisai-Sorong Pergi Pulang.

Menanggapi hal tersebut, Pimpinan PT Belibis Group melalui Pimpinan HRD Elisa P Simanjuntak, SH., MH, minggu (6/11/2022 di Kantor Cabang PT Belibis Papua Mandiri Waisai Menjelaskan bahwa harga tiket yang saat ini berlaku merupakan keputusan bersama yang dihadiri Pemda Raja Ampat, Pemda Kota Sorong dan Pemda Provinsi Papua Barat beberapa waktu lalu yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama terkait harga tiket yang dihadiri masing-masing armada pelayaran yang beroperasi di Raja Ampat.

“Sebenarnya harga tiket dan jadwal keberangkatan kapal bukan keputusan sepihak, namun ini keputusan bersama diantara tiga Pemda yaitu Pemda Raja Ampat, Pemda Kota Sorong, dan Pemda Provinsi Papua Barat, yang ditandai dengan dokumentasi dan tandatangan kesepakatan, pada waktu itu pertemuan di kantor shabandar dan dihadiri semua pihak pengambil kebijakan,” ujar Elisa P Simanjuntak samberi menunjukan tanda tangan kesepakatan.

Elisa Simanjuntak menyebutkan dalam pertemuan tersebut kesimpulannya berdasarkan harga BBM yang naik secara nasional, sehingga baik PT Belibis Papua Mandiri maupun PT Fajar Indah Lines untuk menaikkan harga tiket dari Rp. 100.000 menjadi Rp. 125.000, ini bukan keputusan yang baru. Sebelumnya pada tahun 2018 sudah ada kenaikan harga tiket.

Masih kata Elisa, Kita memang waktu itu ajukan kenaikan harga tiket hingga Rp. 140.000 namun Komisi II DPRD Kabupaten Raja Ampat berkeberatan. Atas dasar keberatan Komisi II DPRD maka Pemda Raja Ampat dengan Pemda Kota Sorong mengadakan pertemuan yang dihadiri Pemerintah Provinsi Papua Barat maka disepakati harga tiket Rp. 125.000.

Sejak tahun 2009 hingga sekarang PT Belibis bekerja di papua dan papua barat bekerja sama dengan Bank Papua sebagai mitra kerjanya untuk melayani masyarakat papua dalam hal ini jasa transportasi laut untuk menghubungkan satu daerah ke daerah lain di papua dan papua barat ini.

Terkait jadwal kapal, kami PT Belibis tidak monopoli sebagaimana disampaikan sebelumnya, jadwal ini sudah dipetimbangkan dalam pertemuan bersama antara Fajar Indah Line dan PT Belibis Papua Mandiri. Dari jadwal ini, diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih kapal dan waktu sesuai keinginan keberangkatan masyarakat.

Abraham Umpain Dimara yang dihadirkan pun membatah jika yang dimaksudkan dalam pemberitaannya adalah monopoli pelayaran oleh PT Belibis Grup, namun yang dimaksudkan Abrakam Umpain Dimara adalah monopoli pelayanan dan bukan pelayanan.

“Yang saya maksudkan adalah prinsip pelayanan yang bersifat monopoli, bukan pelayarannya, ini perlu digaris bawahi,”ujar Bram Umpain menegaskan.

Urusan pelayan, itu urusan PT Belibis, justru kami masyarakat Raja Ampat merasa terlayani baik dengan kehadiran PT Belibis Grup yang hadir sejak 2009 hingga saat ini, bahkan PT Belibis Grup terus menambah armada kapal dengan tujuan memberikan jasa pelayanan pelayaran bagi masyarakat di daerah ini.

“Pelayaran itu hak PT Belibis. Justru rasa terima kasih masyarakat Raja Ampat sudah terlalu besar, kemampuan PT Belibis untuk menambah armada kapal di Raja Ampat untuk melayani masyarakat raja ampat ini karena kebutuhan,” tambahnya.

Menurut Ketua Ipar Raja Ampat yang disesalkan adalah Monopoli pelayanan oleh KSOP Sorong karena di Raja Ampat sendiri ada KUPP yang selama ini sudah bersinergi dengan Pemerintah. Kalau KSOP Sorong tidak memberikan kepercayaan kepada KUPP Raja Ampat, Lanjut Bram, tutup saja KUPP Di Raja Ampat karena tidak berguna.

“Di Raja Ampat ada KUPP, kenapa harus di ambil alih oleh KSOP Sorong, ini yang saya maksudkan monopoli pelayanan, sebab KUPP Raja Ampat ini sudah bersinergi dengan Pemerintah Daerah setempat. Kalau saja KUPP tidak dipercayakan, Tutup saja KUPP Raja Ampat,” tegas Abraham Umpain mengakhiri.