Sorong,TN – Usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diusulkan oleh pemerintah kota Sorong ditolak pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan.
Sebelumnya, pada 6 April 2020 lalu, Pemerintah Kota Sorong telah menyurati Menteri Kesehatan agar PSBB diberlakukan di Kota Sorong. Namun permintaan pemberlakuan PSBB tersebut tidak disetujui oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Letjen TNI (Pur.) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K) RI.
Walikota Sorong, Drs. Ec. Lamberth Jitmau menyampaikan bahwa ada beberapa alasan dari Pemerintah Pusat melalui Menteri Kesehatan, sehingga PSBB yang diusulkan belum disetujui.
“Pemberlakuan PSBB di Kota Sorong belum disetujui, dikarenakan ada beberapa kriteria yang memenuhi syarat sehingga PSBB itu dapat dilakukan. Seperti beberapa daerah di Jawa, PSBB sudah disetujui. Karena peningkatan kasus yang signifikan disana. Dan untuk Kota Sorong, jumlah kasus sedikit dan masih aman”, jelas Walikota didampingi Rudy Rudolf Laku selaku Juru Bicara Satgas penanggulangan Covid-19 Kota Sorong, di posko satgas kantor Walikota Sorong (13/4).
Walikota mengatakan pemberlakuan PSBB itu dapat dilakukan jika jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Juga terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.
Selain kriteria di atas penetapan PSBB juga atas pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya.
Namun demikian, orang nomor satu di Kota Sorong ini berterimakasih kepada Menteri Kesehatan dan berjanji untuk terus mengupayakan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Kota Sorong, dalam menangani ataupun menangkal penyebaran virus Corona atau Covid-19.
Walikota juga terus menghimbau agar seluruh elemen masyarakat, agar bekerjasama dalam menangkal penyebaran virus Corona di Kota Sorong dengan menaati segala peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah terkain pencegahan virus Corona.
“Mari sama-sama bergandengan tangan, dukung Pemerintah dan berikan solusi yang terbaik. Ini kepentingan seluruh masyarakat Kota Sorong, bukan kepentingan pribadi atau politik”,ujar Walikota.
