Surat Edaran Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat.

 833 total views (dibaca)

TEROPONGNEWS.COM, SORONG- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 821/5492/SJ. SE tersebut diteken oleh Mendagri Tito Karnavian pada 14 September 2022 itu ditujukan kepada gubernur, bupati/wali kota di seluruh Indonesia.

Dikutip detik.com, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan membenarkan surat edaran tersebut. “Ya, benar,” kata Benny saat dimintai konfirmasi, Jumat (16/9/2022).

Surat Edaran yang dikeluarkan Mendagri itu, dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang ditegaskan melalui aturan perundang-undangan tentang larangan melakukan penggantian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, oleh pelaksana tugas (Plt), penjabat (Pj), maupun penjabat sementara (pjs) kepala daerah kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Melalui surat edaran itu, Tito mengizinkan pelaksana tugas (Plt), penjabat (Pj), maupun penjabat sementara (pjs) kepala daerah memberhentikan hingga memutasi pegawai tanpa izin dari Kemendagri.

Izin itu tertuang dalam poin nomor 4 surat edaran. Dalam poin itu, dijelaskan bahwa Mendagri memberikan persetujuan tertulis kepada plt, pj, dan pjs gubernur atau bupati/wali kota untuk memberhentikan, memberikan sanksi, hingga memutasi pegawai.

Berikut bunyi poin 4 Surat Edaran tersebut:

  1. Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, dengan ini Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan tertulis kepada Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj), dan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk melakukan:

a. Pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi dan atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat/aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran disiplin dan atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
b. Persetujuan mutasi antardaerah dan atau antar-instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis sebagaimana ketentuan dimaksud.

Kendati begitu, plt, pj dan pjs harus melaporkan hal tersebut ke Mendagri paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak dilakukannya tindakan kepegawaian tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Benny menjelaskan SE ini diterbitkan dalam rangka efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Kalau minta izin lagi, itu kan akan memakan waktu yang lama,” jelasnya.

“Kalau yang berkaitan dengan pejabat di internal mereka, apakah itu pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, itu mereka tetap harus minta izin tertulis. Pj-pj harus minta izin tertulis kepada menteri. Kalau nggak dapat izin tertulis, nggak bisa,” ujarnya.

Berita lain untuk anda

Komisi I Bakal Undang Pangdam dan Kapolda, Ini yang Dibahas

 949 total views (dibaca)  949 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Direncanakan besok, Komisi I DPRD Provinsi…

Pemprov Jamin Semua Pembiayaan Pasien C-19 di Papua

 1,015 total views (dibaca)  1,015 total views (dibaca) Jayapura, TN – Pemerintah Provinsi Papua menjamin semua pembiayaan…

Hasil PCR Negatif Dua Kali, Tiga Pasien C-19 Bintuni Dinyatakan Sembuh

 1,022 total views (dibaca)  1,022 total views (dibaca) Manokwari,TN– Tiga pasien positif terpapar corona virus disease 2019…

DPRD Tambrauw Tepis Tudingan Borong Proyek Dalam APBD 2020 Dari Bupati

 1,057 total views (dibaca)  1,057 total views (dibaca) TEROPONGNEWS. COM, SORONG – Ketua Badan Peraturan Daerah (Baperda)…

Dinkes Mengeluh Soal Lemahnya Koordinasi, Edwin: Ini Akan Berdampak Pada Penanganan Covid-19

 970 total views (dibaca)  970 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku,…

Sulaeman Hamzah Ajak Media Massa Patuhi Kode Etik Jurnalis

 919 total views (dibaca)  919 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Saat serap aspirasi masyarakat dalam kunjungan…

Filosofi Naik Pangkat; Danyonarmed 12/Divif 2 Kostrad Ingatkan Prajurit Soal Ini

 1,062 total views (dibaca)  1,062 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Kenaikan pangkat merupakan amanah serta anugerah…

Ini Penjelasan KPU Merauke Terkait SK Pengunduran Diri Paslon

 1,134 total views (dibaca)  1,134 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Dari tiga pasangan calon bupati dan…

Tim Pemekaran DOB Manbar Ingin Audience Dengan Pemprov Papua Barat

 983 total views (dibaca)  983 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MANOKWARI – Menindaklanjuti wacana pemekaran daerah otonomi baru…

Pengadilan Agama Kupang Dukung Sosialisasi HIV/AIDS

 970 total views (dibaca)  970 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, KUPANG – Ketua Pengadilan Agama Kupang, Rasyid Muzhar…