Berita

Penerapan Aplikasi OSS-RBA, Pemerintah Pusat Diminta Selesaikan Masalah Jaringan

×

Penerapan Aplikasi OSS-RBA, Pemerintah Pusat Diminta Selesaikan Masalah Jaringan

Sebarkan artikel ini
Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistim Aplikasi, Direktorat Pengembangan Sistim Perizinan Berusaha Pada Dirjen Pelayanan Kementrian Investasi dan BKPM Republik Indonesia, Zuli Taufik, S.Kom,. MMS. Foto Hizkia/TN

TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Pemerintah Pusat Diminta Mendukung Program Perizinan Berusaha Berbasis Resiko atau Online Single Submission Risk Based Approch (OSS-RBA) yang saat ini telah disosialisasikan di seluruh wilayah Indonesia termasuk Papua Barat.

1461
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

 www.teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon yang digadang-gadang oleh Anda untuk dipilih dan layak jadi calon Gubernur Papua Barat Daya Periode 2024-2029,  kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

Hal ini dikatakan Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistim Aplikasi, Direktorat Pengembangan Sistim Perizinan Berusaha Pada Dirjen Pelayanan Kementrian Investasi dan BKPM Republik Indonesia, Zuli Taufik, S.Kom, MMS, Saat mengikuti pembukaan Kegiatan sosialisasi perizinan berusaha terintegrasi berbasis resiko/Online Single Submission Risk Based Approch (OSS-RBA) Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Provinsi Papua Barat, Selasa (26/7/2022).

Setiap Kabupaten/kota di Papua barat diharapkan bisa menerapkan sistim ini, namun demikian Zuli Taufik menginginkan perhatian pemerintah pusat melalui kementrian terkait agar memenuhi kebutuhan jaringan internet di beberapa daerah di Papua barat sehingga sistim ini dapat diterapkan dengan baik.

“Kita berharap semua daerah bisa menerapkan sistim ini, namun ada beberapa daerah masih terkendala karena sistim informasi ini membutuhkan internet, itu juga menjadi PR kita bersama terkait ketersediaan jaringan telekomunikasi,” ujar Zuli Taufik.

“kita butuh peran pemerintah untuk bisa menutup kekosongan jaringan tersebut, ditutupi dengan membangun jaringan dan infrastruktur komunikasi tersebut melalui kementrian Kominfo,” ucap Zuli Taufik.

Namun demikian, Ia berharap sosialisasi ini memberikan manfaat bagi aparatur sipil negara di Indonesia lebih khusus di Papua Barat dengan menyebut informasi dan juga bagaimana menerapkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita harapkan sosialisasi ini khususnya untuk semua aparatur sipil negara di seluruh Indonesia lebih khusus di Papua Barat kita mengetahui dan menyerap informasi dan juga bagaimana kita menjalankan pelayanan perijinan berbasis resiko ini,” terangnya.

Menurutnya yang terpenting dari kegiatan sosialisasi ini adalah bagaimana setelah kembali ke daerah masing-masing bisa menerapkan pelayanan yang lebih muda dan transparan dan terpenting adalah bagimana bisa memberikan pelayanan sesuai dengan slogan “memberikan pelayanan dengan cepat”.

“Yang paling penting kita bisa memberikan pelayanan yang cepat, muda dan transparan” Beber Zuli Taufik di Kryard Hotel Sorong.

Sistim perizinan sasaran utamanya adalah para pelaku usaha yang ingin mengajukan perijinan, semua pelaku usaha wajib memilik nomor izin berusaha.