Pemda Keerom Lamban Usulkan Pengadaan Alkes Puskesmas di Waris

Direktur Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI drg.Saraswati, Mph. (Foto:Ist/TN)

TEROPONGNEWS.COM, JAYAPURA – Kementerian Kesehatan menilai Pemerintah Keerom lamban dalam mengusulkan pengadaan Alat Kesehatan (alkes) dan peralatan mebel untuk operasional pelayanan kesehatan Puskesmas Afirmasi Program Jokowi yang di bangun di Distrik Waris.

Hal terungkap saat perwakilan Kementerian Kesehatan melakukan kunjungan sekaligus sosialisasi New Normal masa tanggap Covid-19 di kabupaten keerom kepada seluruh petugas kesehatan di Puskesmas Arso Kota Kamis, (15/10/2020).

Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI, drg. Saraswati,Mph di Keerom mengatakan, pada waktu awal perencanaan pembangunan puskesmas Afirmasi di Distrik Waris, seluruhnya sudah di hitung di pusat mulai dari alkes, termasuk perlengkapan mebel dalam satu paket lengkap.

“Kami bertanya kepada pemerintah daerah yang paling paham kondisi yang dibutuhkan di daerah apa yang seharusnya di usulkan, mungkin waktu pengusulannya ada beberapa point yang terlupa di usulkan dari kawan-kawan di daerah sehingga realisasinya tidak satu paket,” ungkap drg.Saraswati saat di tanya wartawan.

Kementerian Kesehatan meminta langkah kedepan untuk tahun anggaran tahun 2020-2022 dapat di sampaikan melalui aplikasi Krisna Kementerian Kesehatan,  dalam bentuk usulan dan dokumentasi kebutuhan puskesmas afirmasi yang dibangun di daerah.

“Nanti di sampaikan atau di usulkan dalam bentuk foto-foto kondisi serta perlu ada dukungan dari pemerintah daerah setempat agar secapatnya ada usulan yang masuk,” katanya .

Kementerian Kesehatan dan pemerintah pusat, lanjut Saraswaty, sangat konsisten untuk terus memantau dan memberikan perhatian serius terutama pembangunan kesehatan di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Keerom.

Anggota DPR RI Dapil Papua, Mesak Mirin meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk serius menangani persolan pelayanan kesehatan di Kabupaten Keerom terutama dari fasilitas Kesehatan , Pelayanan, Pengadaan Obat hingga Hak-hak tenaga kesehatan.

“Saya sudah minta kepada Kemenkes melalui Direktur Pelayanan kesehatan Primer Kemenkes ini , untuk melihat hak-hak nakes, alat kesehatan agar jadi perhatian di tahun berikutnya,” tandasnya. ***