Ketua Komisi II DPR RI saat menandatangi persetujuan RUU Papua Barat Daya untuk dibawa ke Pembahasan Tingkat II dalam Rapat Kerja Komisi II dengan Pimpinan DPD RI dan pemerintah di Gedung Nusantara, Senin (12/9/2022). Foto:Eot/Pdt

 897 total views (dibaca)

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA- Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) telah usai pada pembahasan tingkat I.

Dalam rapat kerja Komisi II dengan Pimpinan DPD RI dan pemerintah di Gedung Nusantara, Senin (12/9/2022) sembilan fraksi DPR menyetujui RUU tersebut untuk kemudian dibawa pada pembahasan tingkat II yang kemudian akan disahkan menjadi UU.

Diharapkan beleid tersebut dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan penataan di daerah tersebut. 

Anggota Komisi II Endro Suswantoro Yahman sebagai juru bicara fraksi PDI-Perjuangan mengatakan bahwa fraksi PDI-Perjuangan memberi dukungan penuh atas penyusunan pembentukan provinsi baru tersebut. Fraksi PDI-Perjuangan menilai pemekaran wilayah di Papua hendaknya dimaknai sebagai desain besar penataan daerah di tanah Papua untuk kepentingan strategis nasional dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.

Fraksi Golkar melalui juru bicara fraksi Golkar Arsyadjuliandi Rachman menyatakan bahwa pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sangat strategis untuk dilakukan karena bisa mendorong agar wilayah tersebut bisa lebih maju baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta indeks pembangunan manusia yang semakin baik.

Terlebih pengalaman empiris telah menunjukkan bahwa pemekaran wilayah bisa membawa perubahan yang signifikan terhadap kemajuan suatu wilayah.

Untuk itu, F-Golkar sepakat bahwa pembentukan provinsi baru tersebut tetap harus memperhatikan aspirasi masyarakat Papua secara umum untuk mendorong berbagai kemajuan yang semakin baik.

Selanjutnya, dalam pendapat mini Fraksi Gerindra yang dibacakan Anggota Komisi II Difriadi mengatakan dalam proses pembangunan provinsi baru, Provinsi Papua Barat Daya ini agar selalu memperhatikan cita-cita otonomi khusus Papua.

Selain itu, setelah disahkannya provinsi tersebut menjadi provinsi baru, maka DPR, DPD dan pemerintah memiliki tugas untuk terus mengawal jalannya pembangunan di provinsi baru tersebut hingga dapat berdiri menjadi provinsi yang mandiri dan berdaya saing.

Politisi Rico Sia saat membacakan pendapat mini fraksi NasDem menerima dan menyetujui RUU Papua Barat Daya untuk kemudian disahkan menjadi UU melalui rapat paripurna.

F-NasDem kemudian meminta kepada pemerintah nantinya dalam membentuk dan mengesahkan Perpu Pemilu serentak tahun 2024 untuk dapat mengikutsertakan provinsi baru tersebut dalam setiap tahapan pemilu serentak 2024.

Kemudian, Fraksi PKB melalui juru bicara fraksi Mohammad Toha memandang agenda pemekaran provinsi di Papua merupakan bagian dari konsentrasi negara dalam memberikan pelayanan pembangunan untuk masyarakat Papua sesuai dengan amanat UU Otonomi Khusus Papua. Untuk itu, F-PKB juga menyatakan persetujuannya atas pengesahan RUU tersebut pada pembahasan tingkat II nantinya.

Politisi Demokrat Mohamad Muraz sebagai perwakilan Fraksi Demokrat menilai pembentukan Provinsi Papua Barat Daya harus dimaknai bukan sekedar jangka pendek tetapi sebuah maha karya pembangunan yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan serta terintegrasi dengan konsep pembangunan nasional dengan selalu menjadikan Pancasila sebagai pondasi kekuatan untuk kemajuan karena tanah Papua adalah bagian dari NKRI dan kewajiban kita semua untuk membangunnya bersama.

Fraksi PKS melalui juru bicara fraksi Mardani Ali Sera berpendapat bahwa RUU tersebut sangat penting mengingat tujuan pemekaran Papua antara lain adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik, mengatasi masalah indeks kemahalan konstruksi akibat kondisi geografis yang berat, serta memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan yang lebih maksimal terhadap orang asli Papua.

Lebih lanjut, Anggota Komisi II Dian Istiqomah mewakili Fraksi PAN  berharap pembentukan RUU provinsi baru tersebut dapat mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, F-PAN juga mendorong agar pemerintah benar-benar memberikan asistensi yang super intensif kepada provinsi induk maupun provinsi yang baru saja dibentuk berupa pembinaan, pengawasan dan evaluasi dengan tetap memperhatikan otonomi khusus yang dimiliki.

Terakhir, setelah mendengarkan, menimbang serta langsung berkunjung ke Provinsi Papua Barat, Fraksi PPP melalui juru bicara fraksi Syamsurizal menyetujui penyusunan RUU Papua Barat Daya untuk dapat dibawa dalam pembahasan tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Artikel ini telah ditayang di situs resmi dpr.go.id dengan judul, RUU Papua Barat Daya Dibawa ke Pembahasan Tingkat II, Percepat Penataan Daerah di Papua.

Berita lain untuk anda

Sulsel Masuk Kategori Hijau Pencegahan Korupsi

 1,532 total views (dibaca)  1,532 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meningkatkan…

AJI dan IJTI Serukan Jurnalis Berkonstribusi Wujudkan Kedamaian di Papua

 3,418 total views (dibaca)  3,418 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, JAYAPURA, Menyikapi siituasi di Papua pasca penetapan tersangka…

Wali Kota Ambon Minta Satgas Covid-19 Perketat Pengawasan

 996 total views (dibaca)  996 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy meminta,…

Bahas Kamtibmas, Kapolda Maluku Terima Kunjungan Komisi II

 960 total views (dibaca)  960 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol…

Diduga Mabuk, Seorang Warga di Kabupaten Maybrat Berusaha Menerobos Posramil Mare

 3,261 total views (dibaca)  3,261 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, SORONG- Seorang warga di kampung Siswa distrik Mare…

Sekolah Putra Bangsa Lantamal XI Diaktifkan Kembali

 1,005 total views (dibaca)  1,005 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Danlantamal XI bersama Ketua Korcab XI…

DPRD Teluk Bintuni Apresiasi Kinerja Satgas Covid-19

 1,430 total views (dibaca)  1,430 total views (dibaca) Bintuni,TN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Teluk Bintuni…

Danyon Marhanlan Dampingi Danlantamal XI Tinjau Kreasi Prajurit

 1,015 total views (dibaca)  1,015 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Pataut diberikan apresiasi, Prajurit Yonmarhanlan XI…

Sambut HUT RI ke 77, Masyarakat Papua akan Dibagikan Bendera Merah Putih

 2,617 total views (dibaca)  2,617 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, JAYAPURA – Menyongsong Hari Ulang Tahun(HUT) Kemerdekaan RI…

Pj. Bupati Sorong: Plat Merah Tidak Di Ijinkan Antri BBM Bersubsidi

 3,208 total views (dibaca)  3,208 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM,SORONG – Usai mengikuti arahan Presiden secara daring di…