JaKarta, TN – Ada keinginan serius untuk mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, usaha mikro, kecil menengah (UMKM), termasuk berbasis pertanian. Salah satu caranya adalah dengan terus mengawal percepatan terserapnya kredit usaha rakyat (KUR) Rp.190 triliun.
“Percepatan penyerapan KUR perlu dikawal agar benar-benar dapat dimanfaatkan mayarakat, petani,” kata Direktur Pembiayaan Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian (PSP) Ir. Indah Megawati, MP dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (13/3).
Menurut Indah, penyerapan KUR, terutama pada sektor pertanian sangat penting untuk mendorong peningkatan produk pertanian dalam semua kluster tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, dan peternakan. Karena itu, sinergi dengan berbagai pihak perlu dilakukan agar pagu anggaran KUR benar-benar dapat dimanfaatkan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Sinergi dengan para ulama, pondok pesantren, koperasi, pengusaha, dan UMKM, kelompok tani, dan petani penting dilakukan dengan matang. Koordinasi dalam rangka percepatan dapat dilakukan dengan tujuan utama dana yang ada dapat benar-benar mampu meningkatkan produktivitas pertanian demi mewujudkan ketahanan pangan.
“Jangan sampai serapan KUR-nya rendah,” ujar alumnus Universitas Brawijaya tersebut.
Sementara, Ketua Umum Pusat Komando Pembiayaan (PKP) Percepatan KUR, Kak Rochim Pati menyatakan keseriusanya mengawal percepatan KUR Rp.190 triliun tersebut. Hal itu dilakukan untuk mengakselerasi peningkatan perekonomian yang berbasiskan pertanian. “Kami akan keliling 34 provinsi untuk menggelar Ngaji Tani Kawal Percepatan KUR Rp. 190 triliun,” ucapnya kepada media di Jakarta, Jumat (13/3).
Rochim yakin, cita-cita Presiden Jokowi menjadikan Indonesia lumbung pangan akan tercapai lebih cepat dibandingkan target waktu hingga 2045 mendatang. Prasyaratnya, pembenahan pertanian dilakukan secara komprehensif dan petani memperoleh bantuan yang optimal untuk meningkatkan produk pertanian yang dikelolanya.
“Jika KUR terserap semua dan optimal pengelolaanya, tidak sampai 2045 Indonesia mampu melakukan ekspor pangan besar-besaran,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Pusat Komando Pembiayaan (PKP) Percepatan KUR KH Nur Budi Hariyanto optimis, KUR akan benar-benar terserap masyarakat. Alasanya, masyarakat selama ini telah menantikan percepatan program KUR yang memudahkan mereka untuk melakukan usahanya, termasuk upaya meningkatkan produktivitas pertanian.
“Ngaji Tani dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh akses yang memadai dan mudah dalam memanfaatkan KUR,” ujarnya.
Menurut Nur Budi, Presiden Jokowi tidak hanya berharap pagu anggaran Rp.50 triliun saja yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, keseluruhan pagu anggaran benar-benar siap dikucurkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.
“KUR Rp. 190 triliun tersebut menunjukan keseriusan untuk membangkitkan produktivitas dan perekoiomian masyarakat tani, UMKM, koperasi dan lainya,” terangnya.
KUR, lanjutnya, merupakan program yang bagus dari pemerintah. Persoalan yang perlu dipecahkan adalah meningkatkan serapan terus menerus pada periode sebelumnya, kali ini telah menemukan jalan keluarnya. Skema baru dalam KUR dapat menjadi cara untuk menggenjotnya secara optimal.
“Karena itu, percepatan KUR bukan main-main dan harus segera dilakukan,” pungkasnya.
