Berita

Nelayan dan Petani di Aru Keluhkan Sulitnya Mendapat BBM

×

Nelayan dan Petani di Aru Keluhkan Sulitnya Mendapat BBM

Sebarkan artikel ini
Komisi II DPRD Provinsi Maluku berdialog dengan masyarakat, khususnya kelompok nelayan dan petani, saat menjalankan agenda pengawasan ke Kabupaten Kepulauan Aru. Foto-Ist/TN

TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Nelayan dan petani di Kabupaten Kepulauan Aru mengeluh, sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Hal ini terungkap, saat Komisi II DPRD Provinsi Maluku melakukan pengawasan ke kabupaten setempat.

1496
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

 www.teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon yang digadang-gadang oleh Anda untuk dipilih dan layak jadi calon Gubernur Papua Barat Daya Periode 2024-2029,  kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

“Sejumlah masalah maupun keluhan masyarakat kami dapatkan. Keluhan ini dikemukakan oleh kelompok nelayan dan petani di wilayah tersebut. Soal BBM,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu kepada wartawan, di Ambon, Selasa (21/6/2022).

Setelah mendengarkan keluhan tersebut, kata dia, maka pihaknya langsung mengkroscek. Dan ternyata masalah adalah, belum adanya Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN).

”Persoalannya di Kabupaten Kepulauan Aru itu yakni, belum ada SPBN, sehingga masyarakat khususnya nelayan sangat sulit mendapatkan BBM jenis solar untuk melaut,” tegas Halimun.

Kondisi ini, menurut dia, dipengaruhi juga dengan aturan Pertamina yang berlaku, yakni melarang secara resmi pembelian BBM jenis Pertalite, dengan menggunakan jerigen. Dimana, ini berlaku di semua SPBU.

”Untuk itu kami minta, agar Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru secepatnya mencarikan solusi, sehingga pengambilan bisa dilakukan dari pompa bensin atau SPBU yang ada di sana,” pinta dia.

Sementara itu, keluhan dari kelompok petani yaitu, soal inflasi untuk komoditas cabai yang melonjak signifikan, serta sulitnya pasokan bawang merah dan putih di Kabupaten Kepulauan Aru.

”Kami minta kepada Pemkab Kepulauan Aru melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, agar bisa mengendalikan harga, dan memastikan ketersediaan pasokan bawang baik merah maupun putih. Hal ini perlu dilakukan, supaya masyarakat juga mendapat kemudahan,” tandas Halimun.