TEROPONGNEWS.COM,JAKARTA- Perjuangan untuk mengangkat pegawai honorer daerah (honda) dan penerimaan CPNS di Provinsi Papua Barat cukup lama diperjuangkan sejak Jimy Demianus Ijie memimpin lembaga legislatif daerah tersebut.
Perjuangan dari tahun 2011 itu, dari pergantian Menteri ke Menteri hanya berjanji dari waktu ke waktu sampai pada Tahun 2016, bersama Wagub Papua Barat, Irene Manibuy,S.H, .Sekda, Kepala BKD, Ketua MRPB dan ketua DPR-PB dan tiga org Ketua Fraksi.Golkar. Hanura dan Kebangkitan Bangsa sendiri ingin bertemu dengan Menteri selama dua hari tapi kesibukan Menteri saat itu sehingga disposisi menteri untuk ketemu dengan Deputi.
“Tapi kami menolak dan sengaja bikin ribut akhirnya menteri pun bisa bertemu dengan rombongan papua barat yg dipimpi Wagub saat itu. Hanya membicarakan terkait penerimaan CONS dan Pengangkatan Tenaga Honorer di Papua barat. Bahkan dalan pembicaraan ssh disampaikan terkait dgn kouta 80% OAP dan 20 % Non OAP.” Tulis Senator Papua Barat, M.Sanusi Rahaningmas,S.Sos.,M.M.Sip (MSR) melalui siaran persnya yang diterima media ini, Jumat (7/8).
Lanjut MSR menegaskan, pihaknya sudah menyampaikan juga terkait dengan penilaian hasil seleksi kalau bisa khusus untuk OAP Passing Grade tidak boleh sama dengan ketentuan Nasional sekiranya standar kelulusan secara Nasional harus pada angka 80 maka khusus OAP berada pada angka 60 atau kalau tidak khusus papua dan papua barat di lakukan tes secara Off Line dan diserahkan kepada daerah menetukan hasil kelulusan dimaksud.
Namun aspirasi itu tidak direalisasi para MenPAN sebelumnya hingga tahun 2018 tim DPR Papua Barat kembali mendapingi Guberur, Drs Dominggus Madacan. Sekda dan Ketua MRPB Kembali ketemu MenPAN, Drs Syarudin membicarakan terkait hal yang sama .
“Dalam penyampaian intinya bgm untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer dan penerimaan CPNS di Papua Barat dan saat itu ada bebearapa hal yg disampaikan menteri terkait dgn hal tersebut khusus untuk Papua dan Papua Barat akan Penerimaan dan pengangkatan antara lain sbb 1.Penerimaan CPNS secara umum. 2. Pengangkatan khusus Honorer dengan tes formalitas. 3.Pengangkatan khusus Untuk Pegawai non PNS.termasuk honorer belum terangkat artinya kelompok ini Diangkat jadi PNS dengan SK Mentri tapi mereka tidak dapat pensiun ketika masuk usia pensiun” ujar mantan anggota DPR-PB tiga periode itu.
Dijelaskannya bahwa, saat itu penyampaian MenPAN kepala BKD untuk persiapkan data pegawai Honorer dengan baik dan benar. Tapi kenyataanya hasil pengangkatan menuai pro konrak sampai Anggota DPR RI yg juga toko pejuang angkat bisa angkat bicara .
“itu semata mata hanya untuk memberikan rasa keadilan bagi pegawai honorer yg sdh mengabdi tanpa ada perbedaan krn mrka sudah mengabdi bertahun tahun. Bahkan ada yg sdh puluhan tahun.” Pungkasnya.
Menurut Sanusi Rahaningmas yang menjadi buah simalakama adalah ketika Tes CPNS secara Online Anak OAP banyak terbentur dengan hasil tes karena standar nilai kelulusan yang sudah ditentukan.
Jika kalau kembali menjadi keputusan oleh Pemda masing-masing, menjadi kekawatiran adalah KKN yang terjadi sehingga tetap korban adalah OAP.akibat titipan dari oknum-oknum pejabat bahkan tidak menutup kemungkinan ada juga pihak lain dari kel oknum pejabat yang ikut interfensi dalam pengambilan keputusan tersebut.
Dengan demikian menurut Senator Papua barat ini kiranya para pejabat harus liat hal itu sehingga jangan menimbukan keresahan yang mengakibatkan gangguan kamtibmas di daerah papua barat.
Sanusi juga mempertanyakan terkait informasi bahwa khususnya tenaga honorer dari dinas PU PB yang kurang lebih 89 orang tidak ada satupun masuk dalam daftat 1.283 orang itu, apakah mereka bukan mengabdi di negeri ini, harus diketahui bahwa mereka juga punya hak yang sama dengann honorer lainnya.
Rahaningmas menyampaikan sedikit kekesalan kepada Gubernur dan para bupati se papua barat yang bertemu MenPAN, jumat (7/8) tidak memberikan informasi kepada kami 4 Orang senator untuk mendampingi dalam pertemuan dimaksud
“karena kami adalah urusan Daerah yang siap bekerja untuk kepentingan daerah di pusat. Ini menjadi tanggung jawab Humas Pemprov untuk berkordinasi dengan terkait hal ini jangan cuma kantor perwakilan yang dilibatkan bila perlu DPD RI dan DPR RI dilibatkan begitu, Ini tanggung jawab Humas Pemprov agar jangan pasif kedepan.” harapnya.
