TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi menanggapi usulan Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR) tentang remcana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurutnya langkah tersebut harus dilakukan guna memberikan transparasi anggaran di mata publik.
“Iya kita kan nggak tahu kalau Jokowi (Presiden) bayar pajak nggak, kita tahu nggak Luhut bayar pajak, jenis pajak apa yang dia bayar, dia kan penghasilannya banyak, apa pajak mobil kah,” kata Uchok, saat dihubungi TeropongNews, dan diberitakan Selasa(21/3/2023).
Menurutnya usulan tentang pemindahan dua lembaga tersebut sudah pernah dilakukan, tepatnya masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Uchok menjelaskan kinerja pemerintah dinilai lambat karena dual lembaga ini menyangkut anggaran negara.
“Dari dulu saya mendorong itu, DPR nya budek itu masuk angin, kita udah bilang dari jaman SBY dia bilang Ditjen Pajak itu harus di pisah dengan Kemenkeu,” tegas Ucok.
Ia juga meminta pemerintah mengedepankan transaksi non tunai saat membayar pajak, hal ini bertujuan untuk meminimalisir dugaan korupsi di tubuh Kemenkeu dan Ditjen Pajak.
“Kalau gaada pemisahan kan masih ada dugaan korup, itu pasti orang ga bayar pajak, citranya Kemenkeu lagi turun jadi permintaan masyarakat apapun harus di akomodasi jangan diabaikan,” kata Uchok memungkasi.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengusulkan terkait pemisahan dibadan Kemenkeu dengan menggelar konferensi pers hari ini.
Kemudian, Fadel mengungkapkan wacana pemisahan ini sudah ada sejak dari zaman pemerintah-pemerintahan era sebelumnya.
“Masalah ini sebenarnya bukan hal yang pertama, sudah lama kejadian beberapa kali. Ketika saya menjadi Ketua Komisi XI di DPR RI yang membidangi keuangan,” kata Fadel di Gedung Nusantara III MPR, Jakarta, pada Jumat (17/3/2023).
Perlu diketahui, ini adalah buntut terkuaknya harta kekayaan dari salah satu pegawai Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo senilai 56,1 miliar. Yang merupakan eks pejabat DJP Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta Selatan.
