Masyarakat Jazirah Leihitu Ingin Mekar Jadi Kabupaten Baru

Anggota DPRD Provinsi Maluku, Ruslan Hurasan saat bertemu dan berdiskusi dengan Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Jazirah Leihitu (DPP Hetu Upu Ana). Foto-Ist/TN

TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Ruslan Hurasan meluangkan waktunya untuk melakukan silahturahmi , dengan mengunjungi sejumlah wilayah di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), guna menjaring aspirasi masyarakat.

Salah satunya, di Jazirah Leihitu. Di sana, Hurasan bertemu dan berdiskusi dengan Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Jazirah Leihitu (DPP Hetu Upu Ana).

Hadir dalam diskusi tersebut, tokoh agama, tokoh pemuda, Majelis Taklim, mahasiswa, juga Kapolsek Leihitu, Iptu Julkisno Kaisupy, dan Ketua Pemuda Jazirah Leihitu DPP Hetu Upu Ana, Alterik Sahbandar.

Dalam pertemuan dan diskusi itu terungkap, jika masyarakat di Jazirah Leihitu menginginkan adanya pemekaran daerahnya, dan itu sudah menjadi arah juang masyarakat Jazirah Leihitu selama ini.

“Masyarakat antusias akan hadirnnya Kabupaten Jazirah Leihitu, untuk menjawab rentang kendali,” kata Hurasan lewat rilisnya yang diterima Teropongnews.com, di Ambon, Senin (28/9/2020).

Keinginan untuk melakukan pemekaran, lantaran tingginya akan pengangguran di kalangan pemuda; Kurangnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Malteng; Dan masalah pelayanan kependudukan.

Selain itu, lanjut Hurasan, keterbatasan anggaran menyebabkan proses pembangunan di Kabupaten Malteng tidak merata, salah satunya di Jazirah Leihitu.

“Kurangnya perhatian Pemkab Malteng akan pembangunan, karena beban dan keterbatasan anggaran pembangunan, serta masalah pemberdayaan masyarakat. Dan untuk mencapai tujuan dimaksud, maka lewat diskusi dan sosialisasi, masyarakat mendukung penuh langkah untuk melakukan pemekaran. Saatnya bergandeng tangan Hetu Upu Ana, CPJL dan seluruh elemen masyarakat yang memiliki semangat yang sama, untuk menjadikan Jazirah Leihitu sebagai kabupaten baru,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

“Dengan memperjuangkan dusun-dusun menjadi desa adminstrasi, dan gabungan beberapa desa dan negeri menjadi kecamatan baru di Jazirah Leihitu. Yang jelas semua satu sikap bersama Jazirah leihitu. Pemekaran harga mati,” tandas Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku ini.