1,912 total views (dibaca)

Sorong, TN- Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Masyarakat & Pers Papua Barat (LBH KEMAS-PB) menyayangkan dan prihatin atas adanya laporan polisi (LP) seorang oknum pejabat terhadap salah satu media daring (online) di Kota Sorong yaitu honaipapua.com di Polres Sorong Kota atas dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ketua LBH KEMAS-PB, Moh Iqbal Muhiddin SH mengatakan, langkah yang dilakukan pihak pelapor adalah salah alamat dan sudah mengancam kemerdekaan pers. Sebab, persoalan yang terjadi bukanlah delik pidana melainkan murni delik pers atau sengketa pers.

Sehingga dikatakan, dalam penyelesaian delik pers harus mengutamakan UU No.40 tahun 1999 tentang Pers yang bersifat lex spesialis (bersifat khusus).
Pihak pelapor, sebut dia, memiliki hak jawab atas keberatannya terkait pemberitaan. Jika masih dirasa kurang maka dapat melayangkan pengaduan ke Dewan Pers (DP) bukannya membuat LP.

“Salah satu fungsi hak jawab untuk menghargai martabat serta kehormatan pihak yang merasa dirugikan akibat pem beritaan pers. Jika hak jawab tidak diindahkan media, maka ada ketentuan pidana denda Rp500 juta sebagaimana ditegaskan UU Pers,” jelasnya.

Media dan wartawan, sebutnya, merupakan pelaksana dari UU No.40 tahun 1999 tentang Pers. Terkait hal itu, maka dengan mengacu pada pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang maka tidak dipidana, sehingga media dan wartawan terkait tugas dan profesinya tidak dapat dijerat pidana UU ITE.

“LP terhadap media ini jelas melanggar Momerandum of Understanding (MoU) nota kesepahaman Dewan Pers dan Polri Nomor 2/DP/MoU/II/2017, di situ semua sudah diatur mengenai penanganan sengketa pers di tingkat Kepolisian. Dugaan kami, pelapor dan oknum petugas kurang memahami subtansi dari MoU serta prosedur penyelesaian sengketa pers. Ini bisa saja dikarenakan kurang maksimalnya sosialisasi Dewan Pers ke daerah-daerah,” ujarnya.

“Petugas kurang paham sehingga tidak berikan arahan atau penjelasan tentang prosedur penyelesaian sengketa pers. Sebagaimana pasal 4 ayat 2 MoU Dewan Pers-Polri menjelaskan jika Kepolisian menerima pengaduan mengenai sengketa pers maka akan mengarahkan serta menjelaskan kepada pengadu atau yang bersengketa untuk melakukan langkah bertahap dan berjenjang mulai dari hak jawab, hak koreksi, dan pengaduan ke Dewan Pers, kemudian pasal 4 ayat 1 menyebutkan Dewan Pers-Polri berkoordinasi terkait perlindungan kemerdekaan pers dalam menjalankan pelaksanaan tugas pers sesuai perundang-undangan,” lanjut papar Moh Iqal.

Selain institusi Polri, sambung dia, ada juga MoU Dewan Pers dengan beberapa lembaga negara lainnya, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor : 02/DP/PKS/IV/2019 tentang Sinergi Penataan Media Siber Dalam Rangka Penegakkan Pers yang bertujuan jika timbul sengketa pers maka tidak begitu saja dijerat dengan UU ITE, hal itu demi menjaga kemerdekaan pers, terkhusus media siber atau berbasis online.

Advokat muda yang pernah berprofesi sebagai jurnalis di Sorong beberapa tahun lalu ini menambahkan, dasar hukum lainnya yang dapat jadi acuan dalam menyelesaikan persoalan pers adalah Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1608/K.Pid/2005 yang menyatakan bahwa UU Pers disamakan dengan primat privilege, artinya harus didahulukan dari aturan pidana  lainnya. Secara umum bahwa sifat lex spesialisUU Pers mengenyampingkan KUHP dan KUHPerdata.

“Sesuai amanah undang-undang maka yang berwenang menentukan suatu pemberitaan masuk adalah ranah pidana atau perdata jika terjadi sengketa pers adalah Dewan Pers. Sehingga apa yang dialami honaipapua.com kami nilai tidak prosedural, hal serupa bisa saja terjadi ke media atau wartawan lain di Sorong. Tapi kami yakin penyidik di Polres Sorong Kota akan profesional terkait persoalan ini dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan-undangan termasuk MoU Dewan Pers dan Polri,” pungkasnya.

Berita lain untuk anda

Romanus Mbaraka Resmi Menutup Diklatsar CPNS Formasi 2018

 1,436 total views (dibaca)  1,436 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Pemkab Merauke bekerjasama dengan Badan Pengembangan…

NK Pelaku Pencurian Sepeda Motor Diamankan Anggota Buser

 1,458 total views (dibaca)  1,458 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Pelaku pencurian sepeda motor di Jalan…

bp Dukung 50.000 Dosis Vaksin COVID-19 Melalui Kadin Indonesia

 1,390 total views (dibaca)  1,390 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – bp Indonesia mendonasikan 50.000 dosis vaksin…

Danrem Merauke Ajak Jurnalis Dukung Pembangunan Papua Dalam Bingkai NKRI

 1,461 total views (dibaca)  1,461 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Danrem 174/ATW Merauke, Brigjen TNI Bangun…

TNI AL Buka Rekrutmen Calon Bintara Dan Tantama Tahun 2021

 1,522 total views (dibaca)  1,522 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM,SORONG – TNI Angkatan Laut (AL) sedang melaksanaan pendaftaran…

Masalah Ulayat Dinas Perikanan Merauke Masih Diteliti

 1,489 total views (dibaca)  1,489 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Sebagai kepala daerah, Bupati Merauke Romanus…

Walikota Sorong Sampaikan Penjelasan Materi Raperda Perubahan APBD 2022

 1,033 total views (dibaca)  1,033 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Walikota Sorong Lambert Jitmau menyampaikan penjelasan…

Tim AYO Kampanye Di Kamundan, Ketua PPP Menganiaya Simpatisan PMK2

 1,456 total views (dibaca)  1,456 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, BINTUNI – Tahapan pesta demokrasi pemilihan Bupati dan…

Ini Nama yang Diusulkan MPR RI untuk Forum MPR Dunia

 4,074 total views (dibaca)  4,074 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengharapkan…

Diduga Korupsi Rp 69 Miliar, Kepala Dinas Kesehatan Keerom Dilaporkan ke Kejati

 1,548 total views (dibaca)  1,548 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, KEEROM – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, Papua,…