Ketua GMNI Kota Sorong, Angky Dimara (Depan Jas Merah Pakai Kacamata Hitam) bersama Kader GMNI Kota Saat melakukan Aksi Demo beberapa Waktu lalu di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Sorong, Foto Ist / TN

TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad beberapa waktu lalu melantik belasan pejabat tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi yang baru Desember Tahun 2022 itu. Hal tersebut mendapat peringatan dari Organisasi Mahasiswa GMNI Cabang Kota Sorong.

Menanggapi proses Pelantikan Pejabat Papua Barat Daya yang di laksanakan di luar Provinsi Papua Barat Daya, Ketua GMNI Kota Sorong memberikan Kartu kuning sebagai tanda peringatan kepada PJ Gubernur Papua Barat Daya.

Pelantikan pejabat Papua Barat Daya yang seharusnya di lakukan di Kota/Kabupaten Sorong sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya agar di saksikan oleh masyarakat dan di liput oleh media, bukan pelantikan di luar Papua Barat Daya baru kirim berita ke masyarakat.

Ketua GMNI Kota Sorong Angky Dimara menduga ada persengkongkolan antara Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dengan oknum-oknum tertentu demi menghindari aksi protes dari Masyarakat.

Saya ketua GMNI Kota sorong menduga pj gubernur sedang berselingkuh dengan oknum oknum atau kelompok tertentu dalam rangka menitipkan orang orang dari kelompok/oknum tertentu untuk menjadi pejabat sehingga pelantikannya harus di lakukan di luar provinsi papua barat daya demi menghindari adanya gelombang aksi protes,” ujar Angky Dimara dalam rilis yang di terima media ini, Sabtu (20/05/2023).

Dari sini kita bisa tau mental dan karakter kepemimpinannya tidak bagus. Pj Gubernur harusnya sadar bahwa dari pertama beliau datang ke Papua Barat Daya sudah ada banyak penolakan yang terjadi terhadap dirinya, harusnya untuk mengambil hati masyarakat Provinsi Papua Barat Daya bukan ambil hati kelompok kelompok tertentu.

Menurutnya jika Pelantikan di lakukan di Kota/Kabupaten Sorong maka di pastikan akan menghemat biaya dan masyarakat juga menyaksikan secara langsung.

jika pelantikan itu dilaksanakan di sini maka pasti hemat biaya, tapi kalo sudah di lakukan di luar berarti anggarannya besar demi untuk melantik manusia manusia yang belum tentu kerjanya juga benar setelah di lantik,” tambahnya.

Pj Gubernur Papua Barat Daya di minta untuk terbuka ke publik terkait alasan melakukan Pelantikan pejabat tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di luar Papua.

jangan bikin onar di provinsi ini, kalo tidak mampu yah mundur masih ada orang lain yang bisa memimpin selain anda. Kami Minta Pj Gubernur segera Terbuka ke masyarakat provinsi papua barat daya terkait pelantikan yang di lakukan di luar provinsi papua barat daya,” tutupnya.