Berita

KPK Warning Kepala Daerah Jangan Persulit Izin Usaha

×

KPK Warning Kepala Daerah Jangan Persulit Izin Usaha

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri. (foto : Kemendagri.go.id)

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA, – Perekonomian dalam negeri membutuhkan peran besar pelaku usaha dan investor. Salah satu hambatan bagi investor adalah soal sulitnya perizinan.

1517
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

 www.teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon yang digadang-gadang oleh Anda untuk dipilih dan layak jadi calon Gubernur Papua Barat Daya Periode 2024-2029,  kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

“Kami juga berharap kepada para pemangku kepentingan kepala daerah untuk tidak mempersulit izin usaha, bikin dan buat kemudahan usaha, buka investor seluas-luasnya,” tegas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam webinar bertajuk, Selasa (2/11).

Dalam Webinar bertajuk “Mencegah Korupsi: Mengikis Suap di Perizinan Perumahan” pada kesempatan itu hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan lainnya.

Dilansir dari laman kemendagri.go.id Ketua KPK meminta kepala daerah mesti menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dalam regulasi. Perizinan tidak boleh dipersulit atau diterabas demi mendapatkan kepentingan pribadi atau kelompok.

“Tentu kita ingin mengajak setiap anak bangsa setiap pihak yang bergerak di bidang infrastruktur dan perumahan tidak ada yang terlibat kasus kasus korupsi,” ujar Firli.

Firli menegaskan tindakan korupsi di bidang investasi bakal ditindak oleh pihaknya. KPK tidak akan pandang bulu bagi pejabat yang berani menghambat investasi di Indonesia dengan tindakan korupsi.

“Investasi menjadi kata kunci penting karena dengan investasi yang mudah maka akan menemukan lapangan pekerjaan,” ujar Firli.

Lapangan pekerjaan dari investasi yang ditanamkan investor juga bisa hilang. Pendapatan daerah bisa benar-benar tergerus jika pejabat berani mengkorupsi investasi daerah.
“Karena lapangan pekerjaan yang terbuka maka tentulah akan berpengaruh terhadap pendapatan, pendapatan besar meningkat tentunya juga akan meningkatkan dan konsumsi masyarakat,” pungkasnya