Komisi III Minta Pelabuhan Feri di Tiakur Kembali Dibangun

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw. Foto-Rudy Sopaheluwakan/TN

TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Komisi III DPRD Provinsi Maluku meminta, agar pelabuhan feri yang berada di Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) kembali dibangun.

Pembangunan pelabuhan feri ini sempat dihentikan, lantaran adanya komplain dari Kim Markus, pemilik lahan. Pemilik lahan memperbolehkan pemerintah kembali membangun pelabuhan feri di Tiakur, jika membayar ganti rugi lahan senilai Rp 1,5 miliar.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw mengaku menyesal, atas tindakan yang dilakukan oleh ahli waris pemilik lahan dimaksud.

Rahakbauw mendorong instansi terkait, untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan tersebut. Pasalnya, beberapa tahapan sudah dilalui.

“Sementara ini disiapkan proses tahap ketiga. Namun pada tahap ketiga ada salah satu warga bernama Kim Markus menghalangi pembangunan dengan meminta ganti rugi lahan sebesar Rp 1,5 miliar,” kata Richard Rahakbauw kepada wartawan, di gedung DPRD Maluku, Karang Panjang, Rabu (17/2/2021).

Menurut dia, permintaan ganti rugi lahan sebesar Rp 1,5 miliar yang disampaikan oleh Kim Markus cukup besar, sementara komisi tidak tahu tentang lahan dimaksud. Karena soal lahan, menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Sebelum proses tahapan satu dan dua hingga tahapan ketiga pekerjaannya, lanjut Rahakbauw, Pemkab MBD sudah melakukan pendekatan dengan pemilik lahan. Pendekatan itu sesuai hasil musyawarah di desa.

“Itu mereka melakukan pendekatan sesuai musyawarah di desa, yang kemudian melimpahkan atau hibahkan lokasi tersebut ke Pemkab MBD, untuk dibangun pelabuhan, agar bisa dilayari kapal feri di seluruh wilayah kabupaten MBD,” ucap Rahakbauw.

Dia mengaku, pembangunan pelabuhan feri Tiakur itu prosesnya cukup rumit, akibat Kim Markus Cs menghalangi proses pembangunan. Negosiasi terus dilakukan dan belum ditemukan titik terang.

Menurutnya, pembangunan pelabuhan feri di Tiakur itu harus tetap dilanjutkan, karena berkaitan dengan kebutuhan dasar orang banyak.

Sehingga dia menyarankan Pemkab MBD harus melibatkan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri setempat, agar pembangunan pelabuhan dapat diselesaikan secara baik, sesuai rencana yang sudah ditetapkan oleh Pemkab MBD.

“Selaku wakil rakyat, kami berikan dukungan, agar pembangunan pelabuhan feri di Tiakur itu bisa dilaksanakan hingga rampung, sehingga bias dinikmati oleh masyarakat di daerah tersebut,” tandas Rahakbauw.