TEROPONGNEWS.COM, SORONG- Ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Papua Barat, Yoseph Titirlolobi, S.H, mempertanyakan jabatan mantan wali kota Sorong, Lambert Jitmau sebagai ketua tim Pemekaran provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Pasalnya menurut Yosep, Lambert Jitmau, sebelumnya telah mengundurkan diri sebagai ketua tim percepatan pemekaran provinsi Papua Barat Daya, tepatnya pada 1 Maret 2022 sebelum dirinya mengakhiri masa jabatannya sebagai wali kota Sorong, pada 22 Agustus 2022 lalu.
Pengunduran diri tersebut juga telah disampaikan di depan publik dan diberitakan di sejumlah media di kota Sorong sejak bulan April 2022 lalu.
“Sebagai ketua PA GMNI Papua Barat, saya Yosep Titirlolobi mempertanyakan jabatan mantan wali kota Sorong, bapak Lambertus Jitmau sebagai ketua tim percepatan pemekaran provinsi Papua Barat Daya,” ujar Titirlolobi.
“Sebelumnya kan, mantan wali kota Sorong bapak Lambert ini, pada April 2022 lalu telah mengembalikan jabatannya sebagai ketua tim percepatan PBD kepada gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan waktu masih menjabat dan saat itu juga dimuat beritanya di sejumlah media,” lanjutnya.
Dikatakannya, bahwa seharusnya jabatan ketua tim percepatan pemekaran harus dijabat oleh kepala daerah yang masih aktif, seperti bupati Sorong Selatan, dan bupati Raja Ampat.
“Supaya jangan multi tafsir di kalangan masyarakat, bahwa yang seharusnya menjabat ketua tim pemekaran Papua Barat Daya, itu adalah kepala daerah yang masih aktif, seperti bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli dan bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati. Kalau bapak LJ (Lambert Jitmau) kan sudah tidak aktif lagi sebagai wali kota Sorong, ditambah juga waktu itu pak LJ sudah mengundurkan diri sebagai ketua tim pemekaran PBD secara resmi di depan publik,” terang mantan Jurnalis ini.
Yosep Titirlolobi menyebutkan, jika sekarang mantan wali kota Sorong menggembar-gemborkan dirinya sebagai ketua tim percepatan pemekaran, itu artinya telah melakukan pembohongan publik.
“Kalau sekarang mantan wali kota Sorong menggembar-gemborkan dirinya sebagai ketua tim pemekaran PBD, itu artinya beliau telah melakukan pembohongan publik, karena sebelumnya bapak Lambert telah mengundurkan diri sebagai ketua tim pemekaran provinsi PBD,” tegasnya.
Oleh sebab itu kata Titirlolobi, PA GMNI Papua Barat, mendorong agar komposisi tim percepatan pemekaran Papua Barat Daya dan berikan ruang bagi kepala daerah yang masih aktif seperti bupati Sorong Selatan dan bupati Raja Ampat.
