TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani ikut mengisi diskusi yang diadakan dalam Musyawarah Nasional ke-17 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
Saat menjadi pemateri diskusi, ia menyampaikan sejumlah pesan kepada pengusaha-pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI.Pembukaan Munas HIPMI XVII digelar di Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah, Senin (21/11/2022).
Mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), kepala lembaga negara, menteri-menteri, hingga kepala daerah hadir dalam pembukaan Munas HIPMI hari ini.Puan menjadi pemateri untuk forum dialog ekonomi dan bisnis I di Munas HIPMI XVII dengan tajuk ‘Indonesia di Tengah Tekanan Resesi dan Perubahan Landskap Politik serta Keamanan Global’.
Puan menjadi pamateri diskusi bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.Sejumlah tokoh nasional lain lainnya yang hadir dalam Munas HIPMI antara lain Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki hingga Wali Kota Medan yang juga kader HIPMI Bobby Nasution.
Membuka pemaparannya, Puan memuji pelaksanaan Munas HIPMI yang berhasil mengumpulkan tokoh-tokoh nasional dalam satu waktu.
“Hebatnya HIPMI bisa ngumpulin Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, dan tokoh-tokoh lainnya. Saya juga senang datang ke sini, rasanya seperti pulang kampung karena Solo adalah Dapil saya,” ungkap Puan.
Pada diskusi ini, Puan menyinggung soal pemulihan sosial dan ekonomi Indonesia yang semakin membaik setelah dilanda pandemi Covid-19 sejak awal 2020. Menurutnya, percepatan pemulihan kesehatan, ekonomi, dan sosial adalah berkat berbagai upaya dari seluruh komponen bangsa.
“Terjaganya momentum pemulihan ekonomi ini tentunya tak terlepas dari kerja sama berbagai pihak. Baik Pemerintah, swasta, TNI, Polri, serta masyarakat, termasuk HIPMI, dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19,” kata Puan.
Terkait HIPMI, Puan menyebut pengusaha merupakan komunitas yang berani mengambil keputusan dan mengambil risiko. Sebab setiap usaha selalu dimulai dari keberanian menjalankan usaha dan menanggung risikonya, apalagi HIPMI memiliki moto ‘Pengusaha Pejuang-Pejuang Pengusaha’.
“Moto tersebut bermakna bahwa kader-kader HIPMI tidak saja diharapkan menjadi pengusaha nasional yang tangguh tetapi juga menjadi pengusaha yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Puan mengatakan, kemajuan bangsa dan negara tidak dapat dicapai hanya oleh kerja Pemerintah saja. Ia menegaskan, diperlukan kerja bersama dari seluruh anak bangsa dan komponen bangsa.
“HIPMI, sebagai komponen bangsa yang ikut menggerakkan roda ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, juga diharapkan dapat ikut kerja bersama, bergotong royong, membangun kemajuan Indonesia,” tutur Puan.
“Masih banyak permasalahan dan tantangan yang kita hadapi untuk dapat mewujudkan Indonesia maju di segala bidang. Oleh karenanya, beberapa agenda strategis ke depan perlu diperkuat dan dipertajam,” imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Agenda strategis yang dimaksud Puan antara lain dalam hal pembangunan karakter bangsa Indonesia, pembangunan kedaulatan pangan nasional, penguatan industri nasional, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi yang nyata. Ia menambahkan, saat ini Indonesia sudah lepas dari lower middle-income country dan masuk menjadi upper middle-income country.
“Kita perlu terus melakukan perubahan struktural, menciptakan tenaga kerja terampil, inovasi teknologi yang ramah lingkungan dan efisien, serta iklim usaha yang kondusif. Dengan jalan ini kita dapat optimis menuju High Income Country,” ungkap Puan.
Mantan Menko PMK ini pun menyinggung gejolak ekonomi dunia yang saat ini memperlihatkan terjadinya krisis pangan dan energi. Menurut Puan, hal itu harus dijadikan sebagai pengingat untuk memperkuat upaya pada peningkatan produktivitas pangan dan industri pangan sehingga Indonesia memiliki kedaulatan pangan.
“Kita juga memahami bersama bahwa masih sangat dibutuhkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Karena kemajuan pembangunan di daerah adalah kemajuan Indonesia,” terang Puan.
“Diperlukan skema kerja sama Pemerintah dan swasta yang dapat memberikan ruang bagi swasta untuk ikut membangun infrastruktur di daerah,” sambungnya.
Puan menyebut, disparitas pembangunan antar wilayah masih tinggi. Baik antara Pulau Jawa dengan luar Jawa, hingga desa dengan kota.
“Pemanfaatan ‘Bonus Demografi’ yang terjadi pada 2022 sampai 2035 juga masih belum optimal dan membutuhkan penguatan pembangunan SDM Indonesia. Serta kapasitas inovasi, daya saing, dan penguasaan teknologi yang masih perlu diperkuat,” ucap Puan.
