Presiden RI, Ir. Joko Widodo. Foto istimewa.

 313 total views (dibaca)

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA- Presiden Joko Widodo melalui kanal resmi Sekretariat Presiden, Rabu (6/1/2022) mengumumkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) 2.078 perusahaan tambang mineral dan batubara.

Selain itu juga dilakukan pencabutan 192 Izin Kehutanan seluas 3.126.439 hektare dan Hak Guna Usaha perkebunan seluas 34.448 hektare. Tindakan ini patut diapresiasi karena menjadi bentuk konkret pembenahan tata kelola perizinan yang dilakukan Pemerintah.

Penegakan hukum yang tegas menjadi prasyarat yang tidak dapat ditawar. Perusahaan yang izinnya dicabut harus segera melaksanakan kewajiban-kewajiban yang masih ada agar pemerintah dapat segera melakukan pembenahan.

Sekalipun begitu, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan sebagai bentuk tindak lanjut pencabutan dan evaluasi izin-izin tersebut.

Raynaldo G. Sembiring, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), menyampaikan bahwa pencabutan izin tetap harus memperhatikan tanggungjawab hukum lainnya yang harus dipenuhi oleh korporasi, terutama bagi korporasi yang pernah dilakukan penegakan hukum.

Mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan, terdapat beberapa korporasi yang pernah dijatuhkan sanksi maupun digugat oleh Pemerintah, bahkan sudah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Korporasi-korporasi yang telah diputus bersalah oleh pengadilan yang izinnya dicabut, harus tetap dimintakan pertanggungjawaban hukumnya untuk membayar ganti rugi, pemulihan lingkungan dan tindakan lainnya. Agenda untuk meminta pertanggungjawaban hukum tersebut penting menjadi agenda tindak lanjut pasca pencabut izin.”, tegas Raynaldo.

“terhadap korporasi yang masuk daftar evaluasi, penting untuk terus dipantau dengan menambahkan indikator pelanggaran ketentuan lingkungan hidup dan HAM. Tentunya ini untuk semua sector termasuk pertambangan dan perkebunan. Karena hal ini sejalan dengan tujuan dari pembangunan berkelanjutan,” tambahnya.

Lebih lanjut Adrianus Eryan, Kepala Divisi Kehutanan dan Lahan ICEL menyatakan bahwa sekalipun tidak diputus melalui putusan pengadilan, bagi perusahaan yang menelantarkan lahannya, pemulihan lingkungan menjadi penting untuk dilakukan terutama pada wilayah hutan yang telah dicabut izinnya.

“Sekalipun tidak diputus melalui putusan pengadilan, bagi perusahaan yang menelantarkan lahannya, pemulihan lingkungan menjadi penting untuk dilakukan terutama pada wilayah hutan yang telah dicabut izinnya. Penghijauan kembali, terutama di kawasan hutan yang sudah tidak dibebani hak karena izin-izinnya telah dicabut, juga dapat segera dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan,” tegasnya.

“Sedangkan terhadap izin-izin korporasi yang tidak ada tanggung jawab hukum lainnya, seperti pemulihan, sebaiknya diutamakan untuk diberikan kepada masyarakat untuk dikelola secara lestari. Tentunya hal ini sejalan juga dengan agenda Pemerintah,” lanjutnya sembari menjelaskan.

ICEL juga berpandangan bahwa Pemerintah harus memberikan disinsentif terhadap korporasi yang telah dicabut izinnya dengan menolak atau setidak-tidaknya menunda dengan melakukan telaah secara ketat, jika dikemudian hari ingin mengajukan izin baru di lokasi lainnya.

Berangkat dari isu tersebut dan demi menguatkan komitmen Indonesia dalam melaksanakan perlindungan lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan, ICEL merekomendasikan:

  1. Pemenuhan kewajiban yang masih ada, termasuk eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bagi perusahaan-perusahaan yang izinnya telah dicabut.
  2. Pelaksanaan pemulihan lingkungan terutama pada wilayah hutan yang mengalami pencemaran atau kerusakan.
  3. Menggiatkan pelaksanaan evaluasi perizinan yang serupa terhadap perusahaan berbasis lahan lainnya demi memastikan pengelolaan yang berkelanjutan.
Berita lain untuk anda

Arya Sinulingga Sebut tidak Fair Jika Kebutuhan BBM bagi Mobil Orang Kaya Dibebankan ke Rakyat

 552 total views (dibaca)  552 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA- Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan,…

Pertamina Gratiskan Saldo BBM Sehat

 293 total views (dibaca)  293 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, JAYAPURA- Pertamina menyerahkan saldo mypertamina senilai Rp 50…

Segera Rilis Video Klip, Rapper Perempuan Asal Medan Ini Sukses Berkat Media Sosial

 288 total views (dibaca)  288 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM – Dhea Siregar adalah seorang gadis asal Medan…

Likee dan PUBG MOBILE Berkolaborasi Selenggarakan Challenge

 275 total views (dibaca)  275 total views (dibaca) TN – Likee, platform pembuatan video pendek global terkemuka,…

bp Serahkan 320 Hektar Kawasan Rehabilitas Mangrove

 652 total views (dibaca)  652 total views (dibaca) TEROPONNGEWS.COM, TELBIN – bp menyerahkan 320 hektar kawasan rehabilitasi…

Gelar Rapid Test Gratis, Gerakan Setitik Kasih Terus Berbagi.

 365 total views (dibaca)  365 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Pekerja Hulu Migas dalam Gerakan Setitik…

Rayakan Dua Dekade Partai Demokrat, 35 Senior Partai Demokrat Dianugerahi Penghargaan

 355 total views (dibaca)  355 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA- Pada Puncak Acara Peringatan Dua Dekade Partai…

Pokok Gugatan PMH terhadap KLB Abal-abal Belum Diperiksa dan Diputus PN Jakarta Pusat

 322 total views (dibaca)  322 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA- Ada pihak-pihak yang membuat keruh situasi, menyimpulkan…

Ternyata Begini Cara Melakukan Wisuda Online di Tengah-tengah Pandemi

 27 total views (dibaca) Likee menghadirkan filter baru #PengenWisudaBersama untuk rayakan kelulusan secara online

Kapolri Tekankan Densus 88 Kembangkan Kemampuan Hadapi Tantangan

 295 total views (dibaca)  295 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, BALI – Kapolri Jenderal Listyo Sigit memberikan pengarahan…