TEROPONGNGNEWS.COM,SORONG – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, sebanyak 82.000 penduduk Kota Sorong belum lakukan perekaman E-KTP.
Hal itu disampaikan oleh ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Sorong Robert Jumame pada rapat koordinasi bersama Pemerintah Kota Sorong dan Bawaslu Kota Sorong di Gedung LJ Kantor Wali Kota Sorong, Senin (31/10/2022) lalu.
“Jadi masih ada 82.000 warga yang belum lakukan perekaman. Jadi itu target pemerintah Kota Sorong yang harus melakukan perekaman. Terkait data pemilih berkelanjutan yang ada di KPU Kota Sorong, hari ini berjumlah 102.193 orang. Ini lagi-lagi adalah data pemilih berkelanjutan, hasil sinkronisasi kita dengan data SIAK Dukcapil, “jelas Robert.
Dikatakan Robert, sejak tahun 2019 pihaknya diperintahkan secara berjenjang melakukan melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Yang mana sesuai perintah Undang undang di lakukan tiap 6 bulan. Namun karena adanya surat edaran terbaru, maka KPU melakukan pemutakhiran setiap bulan.
“September kemarin kita sudah melakukan sinkronisasi dengan Dukcapil dan hasil data Dukcapil ada 54.000 data yang harus kita sinkronkan, sehingga kita bisa tahu data mana yang harus dipertahankan dan dihilangkan. Yang dihilangkan terdiri dari data orang meninggal, kemudian data anomali, data ganda dan lain-lain, “kata Robert.
Ia berharap, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bisa diselesaikan pada di bulan November 2022 untuk menuju Daftar Pemilu Tetap (DPT) Pemiu 2024.
Sementara itu Kepala Dinas Dukcapil Kota Sorong, Onesimus Assem membenarkan bahwa masih ada 82.000 warga yang harus melakukan perekaman E-KTP untuk menuju DPT Pemilu 2024.
“Kita harus mencapai target 100 persen, yakni 82.000 warga itu. Kita tidak bisa capai karena tidak ada pelaksanaan jemput bola. Semua kembali ke anggaran, kalau kita ke lapangan jemput bola bisa cepat diselesaikan. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan program jemput bola itu, “ucap Onesimus.
Oleh karena itu, ia berharap partisipasi masyarakat untuk melakukan perekaman E-KTP, juga pemerintah daerah memberikan dukungan penganggaran agar pihaknya bisa menuntaskan perekaman.
“Kita ini sebenarnya bekerja maksimal tetapi kita mengalami kesulitan yang luar biasa, yaitu sarana prasarana infrastruktur pendukung salah satunya alat cetak. Alat cetak hanya 1, itupun bantuan dari tahun 2019 dan sudah error,” pungkasnya.
