Jelang Peresmian Stadion LE, Masyarakat Adat Tagih Janji Pempus dan Pemprov Papua

Tuntut janji Pempus dan Pemprov Papua, masyarakat Sentani pasang baliho di pintu masuk stadion LE. Foto Nesta.

TEROPONGNEWS.COM, SENTANI- Jelang Peresmian Stadion utama Lukas Enembe (LE) yang rencananya akan digelar pada 23 Oktober 2020 mendatang secara virtual, membuat masyarakat adat Nolokla distrik Sentani Timur kabupaten Jayapura di ring satu menagih janji pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemda Provinsi (Pemprov) Papua soal ganti rugi air sungai Makanuai yang di gunakan untuk venue Akuatik PON 2021 nanti.

Jeri Ohee tokoh adat kampung Nolokla distrik Sentani Timur mengatakan, pihaknya telah menyampakan surat sejak Januari 2019 lalu, tentang ganti rugi pemanfaatan air dari kali Makanuay yang di sedot untuk kepentingan di venue Akuatik PON 2021 mendatang.

Janji tersebut disampaikan sejak pertemuan yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Papua sebagai pengawas pembangunan venue di kampung Harapan, namun jawaban yang didapatkan yakni pembangunan venue akutik tidak memanfaatkan air kali melainkan air tanah yang di bor langsung dari dalam tanah.

“Kalau memang itu air tanah yang dipakai, mengapa dari kali Makanuay ada bak penampungan air, trus ada dipasang pipa-pipa berdiameter delapan itu maksudnya apa kalau memang tidak,“ ungkapnya, Senin (19/10/2020).

Pihak Proyek sendiri bahkan berdalih jika pemasangan pipa dan bak yang di bangun di kawasan kali Makanuay, untuk penyaluran ke warga setepat. “Kami dari kampung ini dari jaman belanda kami punya sendiri ke rumah-rumah itu sudah ada kami tidak manfaatkan pipa itu, bukan air dari pipa hitam yang di pasang pekerja proyek akuatik,“ jelas Jery.

Dkkatakan, jika pemasangan pipa berdiameter 8 cm yang dikerjakn pekerja Proyek akutik dan stadion papua Bangkit tersebut jelas untuk kebutuhan kepentingan venue Akutik dan stadion Lukas Enembe. Sehingga pihaknya tidak mempersoalkan rencana peresmian stadion yang akan dilakukan pada 23 Oktober mendatang, tetap hak-hak masyarakat adat harus di selesaikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua .