TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Kegiatan Home Industri di Polres Merauke terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kali ini datang dari Anggota DPRD Bidang Komisi A Kabupaten Merauke, Moses Kaibu.
Menurutnya, yang dilakukan Kapolres dan Anggotanya adalah solusi dan contoh terbaik untuk kemajuan masyarakat kecil Orang Asli Papua (OAP) di Selatan Papua.
“Saya sangat mendukung dan bangga sekali dengan apa yang dilakukan Kapolres berkaitan dengan pemberdayaan. Rata-rata orang kita ini tidak punya skil, terlebih untuk mama-mama, butuh pemberdayaan,” ungkap Moses, Kamis (04/02/2021) di Merauke.
Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Kapolres, lanjut Moses, sebenarnya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas terkait. Jangan berpikir yang terlalu besar dan menghabiskan banyak anggaran tapi kemudian tidak menghasilkan apa-apa, ucap Moses.
Moses mengatakan, dalam Home Industri yang digagas Kapolres Untung sangatlah simpel, namun memberi jaminan karena bisa menghasilkan pendapatan bagi peserta OAP.
“Menurut saya, jangan hanya Kapolres lagi yang membeli hasilnya, tapi sudah harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Apa yang didorong oleh Pak Kapolres Pemerintah Daerah melanjutkan itu,” sebut Moses.
Untuk itu, dinas terkait diminta agar setiap perencanaan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setiap perencanaan dipastikan bisa dijangaku agar memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat.
Sejauh ini, dewan telah mendorong tetapi dinas lebih vokus pada apa yang direncanakan dan hasilnya belum memberikan dampak yang cukup membawa perubahan bagi masyarakat.
“Dalam rapat tertentu kita dengan pemerintah, ini pasti akan saya suarakan. Juga dalam rapat badan anggaran, dan dalam sidang akan saya sampaikan. Jika Kapolres sudah buka jalan, pemerintah harus ikut menangani dari sisi lainnya sehingga berkesinambungan. Orang Mappi, Asmat juga menjadi kewajiban kita untuk melayani,” tuturnya.
Lanjut disampaikan bahwa berbicara Merauke menjadi provinsi maka masyarakatnya harus dipersiapkan. OAP harus punya pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, jangan sampai ketika jadi provinsi ada gambaran OAP hanya sebagai penonton.
Berkaitan dengan ekonomi kerakyatan sekalipun ini adalah Bidang Komisi B, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak, pihak dewan akan coba bicara lintas komisi sehingga sama-sama menyuarakan itu.
“Harapan saya, perlu dilakukan sharing antara Kapolres, Pemkab dan DPRD setempat untuk menindaklanjuti gagasan dari Kapolres. Mempersiapkan sisi anggaran karena berkaitan dengan kelangsungan hidup OAP menyambut kehadiran Provinsi Papua Selatan,” tutupnya.
