Berita

Gapensi Minta Pemprov Papua Barat Berdayakan Kontraktor Lokal

×

Gapensi Minta Pemprov Papua Barat Berdayakan Kontraktor Lokal

Sebarkan artikel ini
Kegiatan Musda IV Gapensi Papua Barat yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel. (Foto:Mega/TN)

TEROPONGNEWS.COM,SORONG – Melky Muay, S,Pd dipercaya menjadi menjadi Ketua Umum BPD Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi Papua Barat, Kamis (3/2/2022).

Melky terpilih melalui Musyawarah Daerah (Musda) IV Gapensi Papua Barat yang digelar di Rylich Panorama hotel kota Sorong.

Dalam Musda itu, Melky Muay memperoleh 29 Suara, lebih unggul dari Alexander Zeth Hukom yang mendapatkan 8 Suara.

4921
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

 www.teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon yang digadang-gadang oleh Anda untuk dipilih dan layak jadi calon Gubernur Papua Barat Daya Periode 2024-2029,  kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

Melky yang ditemui usai Musda mengatakan bahwa saat ini kontraktor yang tergabung di Gapensi Papua Barat tengah diperhadapkan dengan regulasi terbaru. Di mana regulasi tersebut di nilai sangat memberatkan untuk kontraktor Papua Barat.

“Maka kami minta Pemprov Papua Barat untuk bisa memperjuangkan peraturan khusus yang mensyaratkan agar satu tenaga ahli cukup untuk satu perusahaan saja. Kami berharap pemerintah punya perhatian lebih serius kepada anggota-anggota kami yang tergabung di Gapensi, yang sebagian besar adalah orang asli Papua,”ujar Melky.

Menurutnya, kontrator asli Papua tengah diberatkan dengan kualifikasi perusahaan, yang mana saat ini diperhadapkan dengan syarat administrasi perusahaan itu.

Oleh karena itu Melky mengharapkan dukungan dari Pemprov Papua Barat untuk menyurati kementerian PUPR agar membuat kebijakan, sehingga kontraktor lokal asli Papua dalam perusahaannya cukup memiliki satu tenaga ahli atau satu tenaga teknis.

Selain itu, Melky juga mengharapkan proteksi nyata dari Pemprov Papua Barat menyiapkan Perdasi atau Perdasus, yang lebih khusus memproteksi kontraktor asli Papua dan juga kontraktor non Papua yang lahir dan tumbuh di Papua Barat.

“Kami juga berharap kepada balai yang merupakan unit organisasi dari kementerian PUPR, yang kelola paket-paket dengan sumber dari APBN, supaya berikan peluang kepada kontraktor asli Papua maupun non asli Papua di sini supaya diperhatikan dengan paket-paket itu,”terang Melky.

“Kalau bisa jangan dalam Konsolidasi atau gelondongan, karena yang terjadi dari tahun 2019 sampai 2021 paket-paketnya diberikan secara gelondongan, sehingga ini memberikan kesempatan kepada orang luar untuk masuk memenangkan pelelangan, dan akhirnya kontraktor lokal yang ada di sini cuma sebatas jadi penonton saja, tidak bisa berkompetisi dengan baik,”sambung Melky,

Di samping itu, terkait agenda yang akan dilakukan usai Musda, Gapensi Papua Barat akan melakukan konsolidasi secara internal bersama pengurus.

“Karena tanpa konsolidasi, saya kira kita tidak akan menggapai apa yang menjadi tujuan utama, yaitu melayani anggota dengan baik. Tujuan Gapensi adalah melayani anggota dengan mempersiapkan mereka dalam hal syarat administrasi yang meliputi sertifikat badan usaha, keahlian, dan keterampilan,’tuturnya.

Setelah konsolidasi, pihaknya akan memulai dengan aksi nyata yaitu kita melakukan advokasi agar pemerintah bisa memperhatikan para kontraktor yang tergabung di Gapensi Papua Barat.

“Karena peran para kontraktor di sini sangat penting, karena ketika mereka memenangkan sebuah paket pekerjaan itu, secara otomatis akan banyak pekerja yang direkrut. Berarti kontraktor turut mengurangi jumlah pengangguran yang ada di sebuah daerah, terutama di Papua Barat,pungkasnya.