419 total views (dibaca)

Sorong, TN- Deklarasi Pemenuhan Hak Konstitusional Orang Asli Papua (OAP) dalam mendorong pencalonan Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di provinsi Papua dan Papua Barat oleh MRP dan MRPB di Jayapura Papua, Jumat (27/2) lalu, mendapat tanggapan berbeda dari mantan Ketua Pokja Adat MRP Papua Barat, Filep Y.S. Mayor, SE, M.Si.

Kepada media ini, Felip Mayor, mengatakan hal tersebut belum memungkinkan, karena dalam rujukan aturan internal MRP dan MRPB, acara deklarasi tersebut tidak mempunyai dasar hukum.

“Terkait dengan deklarasi MRP dan MRPB di Jayapura dalam rangka mendorong kepala daerah kabupaten/kota harus Orang Asli Papua itu, menurut saya (Felep Mayor) untuk saat ini belum mungkin, karena dalam rujukan aturan internal MRP dan MRPB, acara deklarasi tersebut tidak mempunyai dasar hukum, terkecuali melakukan pleno dan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama untuk mendorong hal itu,” ujar Felip Mayor, di Sorong, Minggu (1/3).

“Jadi saat ini, apa yang dilakukan MRP dan MRPB itu menurut saya itu belum bisa untuk dilakukan. Karena sesuai regulasi Perdasus saja yang sejak tahun 2015 kami dorong itu mengalami kendala di Pusat dengan alasan bahwa aturan hukum dari Perdasus terkait dengan bupati/wali kota dengan wakilnya itu belum diatur dalam Undang-Undang 21 tahun 2001 Junto 35 tahun 2008,” lanjut pria yang juga sebagai Akademisi itu.

Menurut Mayor, seharusnya MRP dan MRPB segera mendorong amandemen terbatas terhadap UU nomor 21 tahun 2001, sehingga bisa mengakomodasi apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan rakyat Papua dan Papua Barat bahwa kepala daerah dan wakilnya itu harus OAP.

Dikatakan, aturan yang terkait dengan tahapan kepala daerah saat ini telah berjalan sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020.

“Oleh karena itu, secara hukum bahwa tidak mungkin ada aturan dan tahapan lain masuk, pada saat jadawal dan tahapan sedang belangsung, terkecuali MRP dan MRPB mendorong itu untuk diterapkan pada periode Pemilu serentak tahun 2024. Jadi kalau dipaksakan untuk saat ini, saya kira itu tidak memungkinkan karena tahapan Pilkada 2020 sudah berjalan,” jelas Felip Mayor.

Ia pun menyarankan, ada baiknya jika yang didorong itu adalah Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) oleh Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat.

Hanya saja kata Felip, pengalaman yang selama ini dilakukan untuk mendorong Perdasus itu, mengalami kegagalan di Pusat. “Oleh karena itu menurut saya, aturan main yang dilakukan untuk mengakomodasi itu, saya kira tidak ada, terkecuali perubahan atas undang-undang nomor 21, itu baru bisa,” tuturnya.

Filip Mayor juga menyarankan, agar kedepan dalam agenda berikut yang harus dikerjakan MRP dan MRPB adalah mengawal agenda Prolegnas terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Otonomi Khusus di tanah Papua.

“Itu yang bisa menjawab sebagian besar kebutuhan Orang Asli Papua, tapi kalau dilakukan dengan cara deklarasi, saya kira sudah sangat terlambat untuk dilakukan terkait dengan pemenuhan kepala daerah adalah OAP itu,” imbuhnya.

Berita lain untuk anda

Alat Penguji Spesimen Covid-19 di BPOM dan BTKL-PP Alami Kerusakan, Ini Pengaruhnya

 411 total views (dibaca)  411 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Alat untuk menguji spesimen Covid-19 di…

Pasien Positif Corona di Kota Sorong Bertambah Jadi 4 Orang

 424 total views (dibaca)  424 total views (dibaca) Sorong,TN – Jumlah pasien yang positif terjangkit virus corona…

Glagaspur Terpadu Koarmada III libatkan 700 Prajurit

 430 total views (dibaca)  430 total views (dibaca) TEROPONGNEWS. COM, SORONG – Komando Armada (Koarmada) III laksanakan…

Tak Adanya Mobil Damkar, Warga Padamkan Api dengan Air Mineral

 397 total views (dibaca)  397 total views (dibaca) Talaud, TN – Tak adanya mobil pemadam kebakaran dan…

Tiba di Bintuni, Rombongan Gubernur Jalani Protokoler Kesehatan

 434 total views (dibaca)  434 total views (dibaca) Bintuni,TN – Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan melakukan…

Kabag Kesra Setda Raja Ampat Membenarkan Adanya Biaya Operasional Asrama Mahasiswa R4

 1,416 total views (dibaca)  1,416 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, RAJA AMPAT- Anggota DPRD kabupaten Raja Ampat, Fahmi…

Wagub Kaltim: Kita Harus Bekerja Keras Hentikan Penyebaran Covid-19

 399 total views (dibaca)  399 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), H…

Agustus 2021, TPK Hotel Bintang di Malut Naik

 459 total views (dibaca)  459 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, TERNATE – Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang…

Stasiun Karantina Pertanian Merauke Kembali Salurkan Bantuan Untuk Warga

 394 total views (dibaca)  394 total views (dibaca) Merauke, TN – Stasiun Karantina Pertanian Merauke kembali menyerahkan…

Peringati Hari Lingkungan Hidup, SKK Migas-Petrogas dan Pemkab Sorong Tanam Pohon

 1,290 total views (dibaca)  1,290 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM,SORONG – Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia…