1,514 total views (dibaca)

TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Kementrian Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bekerjasama dengan tiga Perguruan Tinggi yakni Universitas Indonesia (UI), Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Telkom University, (Tel-U) Bandung melakukan kegiatan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Papua.

Evaluasi dalam rangka mengukur tingkat kematangan dan memotret penerapan SPBE di instansi pemerintah daerah khususnya bagi yang belum mengikuti kegiatan evaluasi pada tahun 2021. Dari 637 target evaluasi yang diharapkan tahun 2021, baru 517 instansi yang mengikuti evaluasi dan masih tersisa 120 instansi pemerintah yang belum mengikutinya.

Tim Kementrian PAN-RB kemudian melakukan kegiatan yang sama di wilayah Papua yang dipusatkan di Merauke selama dua hari guna mengukur tingkat penerapan SPBE bagi instansi yang belum ikuti evaluasi di tahun 2021. Sayangnya dari 24 instansi, yang harusnya mengikuti kegiatan ini hanya 11 instansi yang memenuhi undangan. Sehingga, pemotretan hanya dilakukan untuk 11 instansi tersebut sejauh mana indeks SPBEnya.

“Sementara kita masih memberikan kesempatan kepada 11 instansi untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.
Yang belum sempat hadir di tahun 2022 ini, ditekankan untuk wajib mengikuti evaluasi SPBE tahun depan. Dari potret gambaran SPBE akan diketahui kelemahan atau kekurangan apa saja untuk kemudian isu-isu kendala yang dihadapi dapat menjadi fokus penanganannya,” terang Ugi Cahyo Setiono, S.Kom.,SPB selaku Analis Kebijakan Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE, Jumat (23/9/2022) di Swiss-belhotel Merauke.

Indeks SPBE di Papua dilihat dari hasil evaluasi tahun 2021, menurutnya masih
pada predikat cukup dan masuk penilaian belum baik. “Target kami adalah 2,6 indeks SPBE. Kalau cukup berarti di bawah 2,6. Kenapa evaluasi SPBE dilaksanakan di Papua karena dari 2018 sampai tahun 2021 hingga 2022 ini, motivasi instansi pemerintah di Papua masih kurang,” pungkas Ugi Cahyo Setiono.

Mengapa ditekankan perlunya mengikuti evaluasi ini, agar dapat mengetahui kelemahan masing-masing instansi untuk kemudian dilakukan perbaikan.

Berita lain untuk anda

Kapolda Papua : Polri Siap Melayani Masyarakat Dengan Baik

 1,064 total views (dibaca)  1,064 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM – Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol. Drs.…

Jika Insentif Tidak Dibayar, Tenaga Medis Bisa Tinggalkan Tempat Tugas

 1,077 total views (dibaca)  1,077 total views (dibaca) Ambon, TN – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku,…

Rebut Ketua Demokrat Kota Sorong : Jongky Fonataba punya Peluang atau Yonas Howay yang harus Berjuang

 3,927 total views (dibaca)  3,927 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, SORONG- Jelang pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pimpinan…

Menilik Potensi Agrowisata Buah Naga di Raja Ampat

 955 total views (dibaca)  955 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas…

Ada Info Vodka 75 Karton Dikirim ke Manokwari?

 1,041 total views (dibaca)  1,041 total views (dibaca) Sorong, TN – Beredar informasi Miras jenis Vodka sebanyak…

Tiba di Merauke, Sejumlah Pejabat Negara Tinjau Venue dan Vaksinasi Massal

 1,218 total views (dibaca)  1,218 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto,…

Wali Kota Ciptakan Konsep Pendidikan di Makassar

 1,062 total views (dibaca)  1,062 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny”…

Polisi Patroli Sosialisasikan New Normal di Pasar dan Pertokoan

 1,117 total views (dibaca)  1,117 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, AIMAS – Personil polisi dari Polres Sorong, gencar…

Polres Merauke Rilis Kasus Pencurian dan Penadah

 1,084 total views (dibaca)  1,084 total views (dibaca) TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Polres Merauke kembali merilis keberhasilan mengungkap…

Komjen Firli Bahuri: KPK akan Bidik Pelaku Korupsi Pelayanan Publik

 1,106 total views (dibaca)  1,106 total views (dibaca) Jakarta, TN – KPK berkepentingan dengan Ombudsman karena KPK…