TEROPONGNEWS.COM, RAJA AMPAT- Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menorehkan prestasi membanggakan, meraih opini BPK RI dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 kali berturut-turut atas kinerja penyusunan Laporan Keuangan daerah.
Capaian 8 tahun anggaran berturut-turut selama dua periode kepemimpinan Bupati Raja Ampat patut mendapatkan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri RI.
Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, mengucap syukur atas torehan opini WTP selama 8 kali itu. Namun kata AFU, sapaan akrab Abdul Faris Umlati, dirinya sebagai kepala daerah pastinya mempunyai komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang benar.
“WTP ini sudah kedelapan kali maka terkait pengelolaan keuangan, tata kelolanya harus kita pertahankan,” terangnya.
Dikatakannya, melalui Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten dari 13 kabupaten/kota di Papua Barat menjadi cermin bagi Kementrian Dalam Negeri serta rujukan bagi alah daerah di seluruh Indonesia.
“Kabupaten Raja Ampat menjadi rujukan sebagai komitmen pemerintah daerah menggunakan Sistim Informasi Pemerintah Daerah,yang di dalamnya adalah keuangan, bagaimana penganggarannya, bagaimana penyerapannya dan bagaimana pertanggungjawaban keuangan itu sendiri,” imbuhnya.
Dikatakannya, selain laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran yang baik, pemerintah Raja Ampat juga sering menciptakan prestasi-prestasi yang membanggakan, sehingga Raja Ampat menjadi perhatian pemerintah pusat.
Bupati AFU berharap kedepan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini para kepala OPD agar mampu bersinergi satu dengan yang lain untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.
“Pimpinan OPD ini motifasi, namun tetap menjadi bahan evaluasi terutama dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atau anggaran dari tahun ke tahun,” terang bupati dua periode itu.
“Tentunya komunikasi antara para kepala OPD dan kami selaku kepala daerah sudah sinergi, dimana penilaian BPK RI wilayah Papua Barat maka kabupaten Raja Ampat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian,” lanjutnya.
Meski mendapat predikat opini WTP dari BPK RI Perwakilan Papua Barat 8 kali berturut-turut, namun masih ada sejumlah rekomendasi dari BPK kepada Pemkab Raja Ampat. “Meski mendapat WTP, namun masih ada beberapa rekomendasi yang diberikan dari BPK yang harus kita selesaikan,” tegas bupati Raja Ampat,.Abdul Faris Umlati.
