DPRD Maybrat Dorong SKPD Segera Eksekusi Logistik

wakil ketua Komisi C sekaligus anggota Banggar DPRD Kabupaten Maybrat, Yonas Yewen.,A. Md.Tek. Foto istimewa/TN.

Maybrat, TN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maybrat optimis atas kesepakatan antara tim Badan Anggaran (Banggar) Legeslatif dan tim Banggar Ekesekutif melakukan Pergeseran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 sebesar Rp41 miliar lebih untuk pencegahaan corona virus (Covid-19) bisa tepat sasaran bagi masyarakat pasca penutupan akses di kabupaten Maybrat.

“Kesepakatan antara tim Banggar Legeslatif dan Eksekutif melakukan pergeseran APBD 2020 tentu focus pada pencegahaan dan penangan corona virus,” ujar wakil ketua Komisi C sekaligus anggota Banggar DPRD Kabupaten Maybrat, Yonas Yewen.,A. Md.Tek., Kepada media ini, Minggu (12/4).

“Jangan ada oknom yang manfaatkan corona virus untuk memperkaya diri sendiri, tentu itu sengat berbahaya dan sudah ada Edaran KPK bisa penjara seumur Hidup,” lanjutnya dengan tegas.

Menurutnya, mengacu Instruksi Presiden No.4 Tahun 2020 dan Kepres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas.

Selanjutnya, pemerintah daerah baik Ekesekutif dan Legeslatif sudah berupaya melakukan kebijakan daerah demi mengatasi virus yang mendunia itu.

“Kami DPRD berharap agar SKPD terkait segera mengeksekusi logistic maupun bantuan tunai kepada masyarakat mengacu regulasi dan kebijakan daerah yang ada. Jangan SKPD lambat sebab ini keadaan darurat, jangan sampai masyarakat kita mati kelaparan bukan karena mereka kena virus itu,” ungkap politisi muda partai NasDem itu.

Lebih lanjut ditegaskan, kami DPRD telah sosialisasi Covid-19 di masing-masing zona, zona Aifat Raya, Aitinyo Raya, Ayamaru Raya dan zona Yumasssesss Raya di Maybrat

“Semua langkah kebijakan daerah ini sudah maksimal, tinggal bagaimana SKPD mengeksekusi logistic dan bantuan tunai langsung kepada masyarakat,” ungkap mantan wartawan itu.

Sementara itu, ketua DPRD Maybrat, Ferdinando Solossa, SE, mengatakan Pemda Maybrat segera mengambil langkah kongkrit untuk memberikan bantuan logistik berupa sembako dan peralatan kesehatan kepada masyarakat di kabupaten Maybrat segera dilakukan sebab masa tanggap darurat 14 hari sesuai instruksi pemerintah pusat sampai ke daerah itu sudah dilewati namun pemerintah belum mengambil langkah kongkrit untuk mengatasi masalah tersebut.

“Akibat dari akses transportasi yang tutup maka semua kebutuhan masyarakat terbengkali perlu ada subsidi dari pemerintah Maybrat dalam bentuk apapun harus dilakukan demi mengantisipasi kebutuhan masyrakat kita,” tegas Ketua DPRD Maybrat dua periode itu.

Selanjutnya dipertegas lagi, pemda Maybrat diminta mekukan pendataan terhadap mahasiswa ber KTP Maybrat yang saat ini berada di luar kota studi masing-masing untuk memberikan bantuan mengigat semua akses ditutup dan mereka sementara mengalami kendala.

“Tim satgas covid-19 yang sudah dibentuk itu harus bersinergi dengan pemerintah, TNI/Polri dan seluruh masyarakat untuk menjaga di pos perbatasan guna mencegah penyebaran orang atau barang yang keluar masuk maybrat,” tutup politisi partai Golkar itu.