Berita

DPR Minta Penegakan Hukum Tragedi Kanjuruhan

×

DPR Minta Penegakan Hukum Tragedi Kanjuruhan

Sebarkan artikel ini
Ketua DPR RI Puan Maharani.

TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Saat membuka masa sidang DPR kemarin, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut pihaknya menaruh perhatian terhadap penegakam hukum tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 135 orang. Ia juga mendukung pembenahan tata kelola dunia sepak bola nasional.

“Penegakan hukum tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, harus dilakukan seadil-adilnya. Jangan sampai hilangnya nyawa seratusan lebih orang tidak dipertanggungjawabkan,” kata Puan, Rabu (2/11/2022).

Lebih lanjut, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mendukung perbaikan sistem persepakbolaan Indonesia. Puan berharap Kongres Luar Biasa (KLB) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang akan digelar Maret 2023 akan membawa sistem persepakbolaan nasional menjadi lebih baik.

4943
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

 www.teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon yang digadang-gadang oleh Anda untuk dipilih dan layak jadi calon Gubernur Papua Barat Daya Periode 2024-2029,  kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

“Lakukan pengelolaan dan upaya transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Jadikan KLB PSSI untuk transformasi sepak bola Indonesia,” ucapnya.

Seperti diketahui, PSSI memutuskan akan mempercepat KLB sebagai bagian dari revolusi sepak bola di Indonesia. KLB PSSI menjadi syarat dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) buntut tragedi Kanjuruhan yang berimbas pada terhentinya kompetisi. 

Dalam KLB itu, akan dipilih Ketua Umum dan jajaran pengurus PSSI yang baru. 

“Transformasi tata kelola sepak bola Indonesia diperlukan demi kemajuan persepakbolaan kita,” ungkap Puan.

Usai tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada awal Oktober lalu, muncul desakan publik agar ada transformasi tata kelola sepak bola Indonesia hingga membuat PSSI bersedia melakukan KLB lebih cepat. Puan berharap, KLB PSSI dilakukan sesuai mekanisme dan melahirkan kepemimpinan yang dapat membenahi persepakbolaan Tanah Air.

“Kepemimpinan PSSI harus mampu membawa perubahan wajah persepakbolaan Indonesia,” ujar mantan Menko PMK itu.

Puan menegaskan, DPR dan Pemerintah tidak bisa mengintervensi soal calon Ketua Umum PSSI yang akan dipilih dalam KLB nanti. Namun ia berharap, ada kerendahhatian dan kelegawaan bagi yang merasa tidak mampu mengemban tugas secara optimal.

“Kami berharap, siapapun pemimpin PSSI yang baru kelak akan bisa memperbaiki tata kelola persepakbolaan nasional sehingga dunia sepak bola Indonesia dapat menunjukkan prestasi di mata dunia,” tutur Puan.