Berita

DPD Demokrat Papua Barat Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

×

DPD Demokrat Papua Barat Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

Sebarkan artikel ini
Ketua DPD Demokrat Papua Barat, Abdul Faris Umlati, SE, saat menyampaikan pidatonya dalam acara pelantikan ketua DPD Demokrat Papua Barat dan Bali secara virtual. Foto Wim/TN

TEROPONGNEWS.COM, SORONG- Partai Demokrat Papua Barat menolak wacana perpanjangan jabatan presiden atau penundaan Pemilu 2024.

1516
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

 www.teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon yang digadang-gadang oleh Anda untuk dipilih dan layak jadi calon Gubernur Papua Barat Daya Periode 2024-2029,  kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

Hal itu disampaikan Abdul Faris Umlati, usai dilantik sebagai ketua DPD partai Demokrat Papua Barat bersama ketua DPD Demokrat provinsi Bali oleh Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono, Sabtu (26/3/2022).

“Secara tegas, kami DPD Demokrat Papua Barat menolak wacana perpanjangan jabatan presiden atau penundaan Pemilu 2024,” ujar ketua DPD Demokrat Papua Barat, Abdul Faris Umlati.

Menurutnya sistem demokrasi Indonesia telah menentukan bahwa pemilu digelar secara berkala 5 tahun sekali. Prinsip ini diminta dipatuhi semua pihak, agar tidak mengalami kemunduran.

Dikatakan, perpanjangan jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 bukan merupakan alasan yang wajib dilakukan oleh pihak-pihak.

“Kita tau bahwa akhir-akhir ini kita sudah mulai ada pada situasi new normal pandemi Covid-19, jadi saat ini Covid tidak menjadi alasan untuk dilakukan penundaan dan perpanjang jabatan presiden,” tegas AFU, sapaan akrab Abdul Faris Umlati.

Hal itu diperkuat oleh Ketua Umum partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut AHY, partai Demokrat akan berupaya semaksimal mungkin untuk mensukseskan Pemilu 2024.

“Saya tidak mengulangi sikap dan pandangan ketua partai Demokrat yang tegas menolak penundaan atau pembatalan Pemilu 2024,” tegas AHY usai melantik ketua DPD Demokrat Papua Barat dan Bali secara virtual.

Sebagai ketua umum Demokrat, AHY mempertegas alasan penolakan wacana tersebut, dari DPD Demokrat Papua Barat dan DPD Demokrat provinsi Bali.