TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku, Muhammad Marasabessy mengaku, penyampaian aspirasi yang dilakukan Komisi III DPRD Provinsi Maluku ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) khususnya Dirjen Bina Marga mendapat respon yang cukup baik.
Sehingga dia berharap, Pemerintah Pusat (Pempus) dapat membantu pembangunan di Maluku, khusunya infrastruktur jalan dan jembatan, yang selama ini masih banyak belum dinikmati masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil.
“Pertemuan bersama Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga, dalam hal ini Kepala Sub Direktorat Jalan Daerah itu, membahas program kerja jalan di Maluku untuk dapat dikerjakan dan dimanfaatkan,” kata dia kepada wartawan, di Ambon, Sabtu (24/4/2021).
Dikatakan, pada prinsipnya bertemu dengan Kepala Sub Direktorat Jalan Daerah beserta stafnya, guna mengusulkan supaya bagaimana koordinasi antara Pemprov dan Pempus dalam hal ini Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional, agar sama-sama menyelesaikan program kerja ke depan.
Menurutnya, pendanaan yang terbatas menjadi latar belakang usulan ke Kementerian PUPR, karena program kerja jalan melalui Balai dengan DAK, membutuhkan waktu hingga lima tahun pengerjaannya, sehingga pihaknya meminta, agar kalau dimungkinkan, dana untuk program kerja dapat dinaikan.
“Program kerja kedepan diupayakan, agar pelaksanaan pembangunan jalan maupun jembatan yang sudah menjadi prioritas dapat dikerjakan. Misalnya jalan, sekalipun belum di hotmiks akan diupayakan untuk dikerjakan, kemudian jembatan tidak perlu resmi, yang penting sudah layak untuk dimanfaatkan,” jelas Marasabessy.
Lebih lanjut, kata Marasabessy, ke depan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dapat membantu pembangunan jalan, sehingga masyarakat dapat menikmati infrastruktur tersebut.
“Respon dari Kementerian PUPR terhadap usulan baik oleh Pemprov bersama DPRD Maluku, Kementerian PUPR sangat merespon baik,” ucap Marasabessy.
Ketika disinggung daerah yang mejadi fokus prioritas jalan dan jembatan, Marasabessy menekankan, hampir semua daerah di Maluku membutuhkan jalan dan jembatan.
“Namun Pemda lebih mengutamakan daerah-daerah yang terbelakang, misalnya daerah di pegunungan maupun di wilayah perbatasan,” tandas dia.
