Berita

Buyung Lalana Sebut Progres Tol Laut di Selatan Papua Belum Maksimal

×

Buyung Lalana Sebut Progres Tol Laut di Selatan Papua Belum Maksimal

Sebarkan artikel ini

TEROPONGNEWS.COM, MERAUKE – Staf Khusus Kemenhub RI, Mayjen TNI (Purn) Buyung Lalana melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Perhubungan Laut di Merauke, Papua.

1515
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

 www.teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon yang digadang-gadang oleh Anda untuk dipilih dan layak jadi calon Gubernur Papua Barat Daya Periode 2024-2029,  kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

Baik kapal perintis dan Tol laut yang dioperator oleh swasta maupun Pelni dilakukan evaluasi selama tahun 2020. Hasil monitoring menurutnya, progres tol laut di selatan belum maksimal.

Ia menyebut, khusus kapal perintis belum mencapai target. Persentasenya baru mencapai 30 persen saja dari yang diharapkan sekurangnya lebih dari 60 persen menjelang akhir tahun.

“Ini belum maksimal, sehingga capaian kita perlu ditingkatkan lagi. Tol laut dan perintis referensinya mengutamakan daerah terluar, terpencil, teisolir (3T). 3T ini menjadi konsep tol laut bagaimana mengirimkan logistik terutama sembako ke daerah tersebut,” ujar Buyung Lalana, Kamis (3/9/2020) di Swisbel Hotel Merauke.

Monitoring dilakukan melalui rapat koordinasi antara para pihak baik Dinas Ketabahan Pangan, Dinas Perhubungan, PT Pelni, KSOP, ASDP dan Damri.

“Saya berpendapat bahwa koordinasi itu penting dan lebih penting lagi adalah pelaksanaannya. Rapat kali ini kita membuat pakta integritas untuk mensukseskan kegiatan dan program perhubungan di Selatan Papua,” tandasnya.

Kata Buyung, Merauke menjadi pusat pendistribusian logistik maupun sembako dan semua pihak terkait punya peran dan sinergitas untuk mensukseskan program tol laut dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat terutama daerah pedalaman.

Sebaliknya, kata Buyung, tidak kalah penting bahwa harus ada muatan balik dari tol laut, entah beras, maupun muatan pangan dan hasil perkebunan dari wilayah selatan untuk didistribusikan ke daerah lain di luar Papua.

“Maka peran dari kementrian lain dan swasta bersama-sama menekan harga supaya dapat dijangkau masyarakat.
Jangan sampai mengorbankan saudara-saudara kita,” pungkasnya.