TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli menyatakan tidak sepakat dengan adanya pelarangan kegiatan buka puasa bersama yang dilakukan oleh para pejabat, selama bulan suci Ramadan.
Dirinya menilai, jika buka puasa bersama merupakan bentuk sarana dalam menjalin silahturahmi dengan sesama umat muslim.
“Jadi kalau buka bersama sebagai satu sarana untuk bersosialisasi untuk beribadah sebagai seorang muslim ya itu kan tidak bisa dilarang-larang, kita buka puasa itu kan satu rangkaian di dalam puasa,” kata Taufik saat dikonfirmasi, Jumat (24/3/2023).
Lebih lanjut, Taufik menegaskan jika saat acara buka puasa dilakukan dengan tidak bersumber dari dana dari APBN atau pun APBD, itu merupakan hal yang sah-sah saja. Dengan begitu, penggunaan dana yang tidak seharusnya dapat dihindari.
“Misalnya pemerintah merasa bahwa itu adalah pemborosan, maka ya silahkan pemerintah punya hak untuk melarang,” ujarnya.
“Tapi misalnya dia pejabat muslim, di mau ngundang tetangga atau koleganya untuk buka bersama, abis itu dilanjutkan solat maghrib dan tarawih dengan biaya dari kantong sendiri ya jangan dilarang dong,” tutur Taufik.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyetujui arahan Presiden Joko Widodo yang melarang para pejabat untuk melakukan kegiatan buka bersama sepanjang Ramadan. Heru beralasan karena untuk menghindari penyebaran Covid-19.
“Ya, mengikuti kebijakan pemerintah, kan Covid-19 masih ada. Dampak ataupun ancaman Covid-19 masih ada,” ucap Heru kepada awak media, Kamis (23/3/2023).
