TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Beberapa waktu lalu, Politisi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono atau BHS mendatangi lokasi lumpur Lapindo bersama Tim BHS Peduli. Kedatangannya guna melihat dan menanyakan apakah gerakan bumi (gempa) yang dimulai dari Cianjur telah merambat ke Garut, Sukabumi, Jawa Barat, dilanjut menuju ke Semeru dan Jember sampai di Mataram Lombok dapat berpengaruh terhadap kondisi sesar atau retakan yang ada di Lapindo yaitu sesar siring dan sesar watukosek.
“Karena saat ini informasi petugas jumlah semburan lumpur sudah diatas cincin pengatur endapan sehingga pancaran lumpur tidak bisa dideteksi dengan baik, dan bahkan ketinggian dari tanggul sudah mencapai 15 meter dengan ketebalan 11 meter,” kata Bambang Haryo atau BHS yang dikutip dalam akun instagram pribadinya @bambangharyos, Rabu (28/12/2022).
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, dari data 2 tahun lalu, semburan lumpur mencapai 100 ribu meter kubik perhari, ternyata informasi pimpinan petugas bahwa semburan sudah menurun di 47 ribu meter kubik perhari. Karen, kata dia, lumpur lapindo ini masih berstatus bencana dengan adanya semburan lumpur berarti perlu adanya deteksi bawah lumpur terutama kedua sesar tersebut apakah ada perubahan pergerakan.
“Sehingga pancarannya menjadi membesar, dan ini belum dilakukan penyelidikan oleh PPLS karena kekurangan tenaga ahli. Karena kondisi darurat masih belum bisa di prediksi,
sudah seharusnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beserta Basarnas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyiapkan mitigasi bencana dengan melakukan sosialisasi
tanggap darurat kebencanaan kepada masyarakat sekitar lumpur dengan memasang alarm (Early Warning System) yang disimulasi dengan alarm berbunyi masyarakat tanggap dan siap untuk lari menuju tempat berkumpul yang aman,” tegas BHS.
Menurutnya, hal itu juga agar petugas BNPB serta BPBD siap melakukan evakuasi secara cepat.
Simulasi tersebut harus dilakukan secara periodik, sehingga masyarakat terbiasa untuk melakukan penyelamatan.
“Dan saya juga menekankan kepada pemerintah kabupaten maupun Pusat untuk mengasuransikan masyarakat beserta harta bendanya termasuk tanah dan rumahnya untuk bisa mendapatkan penggantian dari asuransi dengan mudah apabila terjadi bencana akibat gerakan yang berpangaruh terhadap semburan lumpur, karena lapindo masuk dalam kategori kebencanaan nasional maka semuanya harus disiapkan juga oleh pemerintah pusat,” ucap dia.
“Diharapkan juga untuk masalah wisata lapindo seyogyanya ditangguhkan, karena tidak etis juka kita berwisata di tempat yang masih dalam status bencana, dan apabila masyarakat ingin melihat kronologis kebencanaan seharusnya pemerintah Sidoarjo sudah mempersiapkan museum kebencanaan lapindo yang menceritakan tentang kronologis kejadian awal sampai dengan saat ini, seperti halnya museum merapi untuk edukasi masyarakat terutama generasi muda dan anak anak,” tutupnya.
