Pilkada Serentak 2020 di Kaltara Harus Berintegritas

Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi memberikan sejumlah arahan untuk penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) dan komponen pendukung lainnya, termasuk aparatur sipil negara (ASN) juga masyarakat pemilih di Kaltara. Foto-Ist/TN

TEROPONGNEWS.COM, TARAKAN – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Teguh Setyabudi berharap, Pilkada Serentak 2020 di Kaltara harus mampu menjadi pilkada berintegritas.

Untuk itu, perkembangannya setiap hari terus dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Pilkada berintegritas itu, regulasinya jelas, peserta pemilunya kompeten, birokrasinya netral, dan penyelenggara pemilu berintegritas,” ucapnya lewat rilis yang diterima Teropongnews.com, Jumat (20/11/2020)

Dari seluruh evaluasi yang ada, Teguh juga memaparkan sejumlah tantangan dalam Pilkada Serentak 2020 di Kaltara. Yakni, netralitas, profesionalisme dan integritas penyelenggara pemilu.

Lalu, maraknya ujaran kebencian dan hoax, menguatnya politik identitas dan fanatisme kelompok pendukung yang sangat tinggi.

“Dari laporan yang masuk, fanatisme kelompok pendukung yang tinggi ini kebanyakanya muncul di media sosial, belum ditunjukkan di lapangan,” ungkapnya.

Permasalahan lainnya, adalah logistik pilkada. Dipastikan Teguh, pekerjaan ini tak hanya menjadi tanggung jawab KPU semata. Namun harus didukung oleh komponen lainnya, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Pemprov Kaltara.

“Ini bukan hanya tugas KPU, tapi perlu dukungan dari berbagai pihak agar tantangan itu berhasil dilewati dengan baik,” urainya.

Menilik hal tersebut, Teguh memberikan kunci utama sukses pilkada. Yakni, pilkada harus digelar sebagai adu gagasan penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.

Lalu, menjadi pemantik kebangkitan ekonomi, diterapkannya disiplin protokol kesehatan baik petugas maupun pemilih, didukung penuh seluruh elemen masyarakat, tidak ada konflik horizontal di masyarakat, tinggi partisipasi politik, aman dari Covid-19, masyarakat mendapatkan pendidikan politik, dan minim pelanggaran.