TEROPONGNEWS.COM, MANOKWARI- Ketua tim pemekaran calon Kabupaten Manokwari Barat Marinus Bonepay mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat dibawah kepemimpinan Drs Dominggus Mandacan, yang telah menyiapkan 5 Daerah Otonomi Baru (DOB) dari 9 yang diusulkan.
Lima DOB yang diagendakan Papua Barat sebagai daerah induk ke pemerintah pusat yaitu, Papua Barat Daya (PBD), Kabupaten Moskona, Kabupaten Manokwari Barat, Kabupaten Maybrat Sau dan Kabupaten Kokas.
Secara adinistratif, lima DOB ini sudah lengkap dan sambil menunggu pencabutan moratorium maka pemerintah pusat akan menerbitkan Undang-undang sebagai payung hukum dimekakanrnya daerah otonomi baru
“Kita berikan apresiasi kepada Pak Gubernur dan jajarannya karena sudah merealisasi aspirasi masyarakat yang selama ini ditunggu- tunggu dalam rangka memperpendek rentang kendali, pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat terutama daerah pedalaman Papua Barat,” kata Marinus Bonepay kepada media ini melalui telpon celulernya, Sabtu (31/10/2020).
Menurut politisi muda asal lembah Kebar ini, bahwa, DOB Manokwari Barat harusnya dimekarkan bersamaan dengan calon Provinsi Papua Barat Daya, tujuannya supaya tidak menimbukan konflik terkait tapal batas.
Karena lanjut Bonepay, Kabupaten Manokwari Barat tepatnya berada pada batas antara Provinsi induk Papua Barat dan Papua Barat Daya sehingga dapat meredam konflik tapal batas.
“Kalau Manokwari Barat tidak dimekarkan maka terjadi konflik karena bagian dari satu pekerjaan yang harus diselesaikan sebab berkaitan dengan tapal batas daerah bawaan” sahutnya.
Dijelaskan Marinus Bonepay bahwa secara administratif Manokwari Barat sudah final dan mendapat.p.ersetujuan tahun 2014 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
“Dokumen pengusulan calon Kabupaten Manokwari Barat kami antar langsung ke Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Pusat sehingga mendapat persetujuan dari Presiden SBY,” ujarnya.
Bonepay berharap kepada pemerintah pusat untuk secepatnya mencabut moratorium supaya proses pemekaran 5 DOB yang diagendakan Pemerintah Provinsi Papua Barat segera terealisasi. **
