TEROPONGNEWS.COM, KAIMANA-
Pelaksanaan Konfrensi Besar Masyarakat Adat Papua (MAP) ke IV, tahun 2021 dikabupaten Kaimana pada 21 Februari 2021 mendatang, diberikan tanggungjawab kepada masyrakat adat Bomberay oleh masyarakat tujuh wilayah adat Papua di Kaimana.
Oleh sebab itu, dalam rangka suksesnya kegiatan tersebut, Dewan Adat Papua (DAP) menggelar rapat pleno VI Dewan Adat Daerah Kaimana, dengan dilaksanakan pelantikan dan pengukuhan panitia pelaksana konferensi besar MAP ke IV tahun 2021, oleh Ketua I Dewan Adat Papua, Willem Z. Bonay.
Pelantikan berdasarakan Surat Keputusan Dewan Adat Papua Nomor:001/Cl/SKEP/DAP/IX/2020. Disaksikan langsung oleh wakil bupati Kaimana, Kapolres Kaimana, Dandim 1804 Kaimana, Ketua Dewan Adat Kaimana,Kepala Sekertariat Dewan adat Papua, Ketua DPRD kaimana, 8 kepala suku diwilayah Adat Kaimana, Tokoh perempuan, Masyarakat, Para pimpinan OPD dan tamu undangan lainya.
Wakil Ketua I Dewan Adat Papua (DAP) Welem Z. Bonay dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan Konfrensi besar MAP ke IV, di kabupaten Kaimana, akan hadir sekitar empat ribuan masyarakat adat, dari berbagai daerah di tanah Papua, sehingga dibutuhkan kerja sama masyarakat Kaimana bersama panitia, untuk mengsukseskan kegiatan dimaksud.
“Melalui pelaksanaan Konfrensi besar MAP ke IV dikabupaten Kaimana, sebagai forum demi kepentingan MAP di atas tanah adatnya, hari ini dan kedepan. Tetapi dengan masih mewabahnya Covid-19, kemungkinan tidak semua peserta akan hadir dikaimana, namun mereka dapat mengikuti melalui video conference (vicon) sehingga untuk mengakomodir semua ini, dibutuhkan kerjasama OPD atau lembaga teknis, dalam hal ini dinas kominfo kabupaten kaimana,” jelasnya.
Dikatakan, dalam pelaksanaan Konfrensi besar MAP nanti, dewan adat Papua berencana akan mengundang Presiden RI Joko Widodo untuk menghadiri dan membuka kegiatan ini.
Sementara ditempat yang sama, Wakil Bupati Kaimana, Ismail Sirfefa mengatakan, melalui konferensi besar MAP ke IV tahun 2021 mendatang, dapat melahirkan kesepakatan dan komitmen, untuk menjunjung tinggi hak-hak dasar orang asli Papua, dengan menempatkan kepentingan orang asli Papua diatas segalanya, sesuai dengan tema kegiatan pleno ke VI Dewan Adat Kaimana yakni menyelamatkan manusia, tanah dan sumber daya alam papua.
