Dinas PUPR Diingatkan Untuk Tidak Mencari Kontraktor Yang Hanya Kejar Uang

Komisi III dan Dinas PUPR meninjau sejumlah ruangan di gedung DPRD Provinsi Maluku, yang mengalami kerusakan, Rabu (22/7). Salah satunya di ruang rapat paripurna. Foto-Rudy Sopaheluwakan/TN

TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Seluruh anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku, untuk tidak memenangkan kontraktor yang hanya mengejar uang, saat menangani proyek renovasi gedung DPRD yang saat ini mengalami kerusakan, akibat dihantam gempabumi tahun 2019 lalu.

“Kami tidak nyaman beraktivitas di gedung ini. Oleh karena itu, kami minta gedung ini diperbaiki secepatnya. Tetapi ingat, kontraktor yang mengerjakan proyek ini harus memiliki rasa tanggung jawab, dan bukan hanya mengejar keuntungan. Kalau cara seperti itu, ya kita usir saja,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Hatta Hehanussa saat rapat dengan Dinas PUPR Provinsi Maluku, di ruang Komisi III, Rabu (22/7).

Menurut dia, pekerjaan renovasi gedung DPRD sebelumnya, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini lantaran kontraktor tidak bertanggung jawab. Ke depan kantraktor yang didatangkan, kata dia, harus yang bertanggung jawab dengan pekerjaannya.

“Pekerjaan tidak tepat sasaran. Kami tidak tahu fokus kerjanya ke mana. Pekerjaan kali ini, kami tidak mau seperti itu lagi. Kita harus diperkuat dengan dilakukan fungsi pengawasan yang sangat ketat,” kata Hehanussa kesal.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi III lainnya, Ayu Hasanussy. Dikatakan, kontraktor yang menangani pekerjaan ini harus serius, dan harus menyelesaikan pekerjaan, bukan melarikan diri begitu saja, padahal pekerjaan tidak tuntas.

“Konsultan perencanaan juga harus diminta penjelasannya, berapa lama bangunan dikerjakan. Kemudian apa penyebab, sehingga gedung yang terlihat mewah dari luar, tetapi pada bagian dalam saat hujan semua mengalami kebocoran,” tegas Ayu.

Dia mebeberkan, saat hujan, air merembes dari lantai empat hingga lantai satu. Parahnya lagi, ini terjadi pada semua ruangan, baik ruang paripurna, fraksi, komisi, hingga ruang Ketua dan Anggota termasuk ruangan lainnya. Kondisi ini tentu sangat memperihatinkan.

“Kita mau terima tamu saja sudah tidak enak dengan kondisi gedung seperti ini. Kami minta pekerjaan yang dilakukan kali ini, harus serius dan berkualitas,” tegas Ayu.

Ditempat yang sama, anggota Komisi III lainnya, Julius Pattipeiluhu menegaskan, Dinas PUPR harus memilih kontraktor yang tepat, bukan yang asal-asalan.

“Kami tidak mau kontaktor yang abal-abal, harus yang berkualitas, sehingga pekerjaan gedung ini bisa dilakukan dengan baik. Kita ini sama-sama warga Indonesia, jadi saling tahu soal itu,” tandas dia.

Usai menggelar pertemuan, Komisi III dan Dinas PUPR kemudian meninjau sejumlah ruangan di gedung DPRD Provinsi Maluku, yang mengalami kerusakan.