Anggota DPRD Provinsi Maluku dapil MBD dan KKT, yang juga Ketua Fraksi PDIP, Francois Orno. Foto-Ist/TN

Ambon, TN – Anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Maluku Barat Saya (MBD) dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), yang juga Ketua Fraksi PDIP, Francois Orno mengatakan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten MBD, harus memperhatikan surat edaran Menteri Kesehatan (Menkes), terkait dengan karantina pelaku perjalanan.

“Isolasi terkait wabah Covid-19 atau Virus Corona ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19),” kata dia saat menghubungi Teropongnews.com, Selasa (26/5) malam.

Dalam upaya penanggulangan COVID-19, kata dia, diperlukan panduan bagi masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19, baik untuk diri sendiri maupun kemungkinan penularan kepada orang-orang di sekitar, termasuk keluarga.[3]

Terkait isolasi diri sendiri, mereka yang sakit diminta untuk tetap di rumah, dengan uraian sebagai berikut: Jangan pergi bekerja, ke sekolah, atau ke ruang publik untuk menghindari penularan Covid-19 ke orang lain di masyarakat.

“Harus mengisolasi diri, dan memantau diri sendiri untuk menghindari kemungkinan penularan kepada orang-orang di sekitar, termasuk keluarga,” kata dia.

Melapor kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat tentang kondisi kesehatan, riwayat kontak dengan pasien Covid-19, atau riwayat perjalanan dari negara/area transmisi lokal, untuk dilakukan pemeriksaan sampel oleh petugas kesehatan.

Isolasi diri sendiri, menurut Orno, ketika seseorang yang sakit (demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/gejala penyakit pernapasan lainnya), namun tidak memiliki risiko penyakit penyerta lainnya (diabetes, penyakit jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan lain-lain), maka secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan, tinggal di rumah dan tidak pergi bekerja, sekolah, atau ke tempat-tempat umum.

“Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang memiliki gejala demam/gejala pernapasan dengan riwayat dari negara/area transmisi lokal dan/atau tidak menunjukkan gejala tetapi pernah memiliki kontak erat dengan pasien positif Covid-19, dan lama waktu isolasi diri selama 14 hari hingga diketahuinya hasil pemeriksaan sampel di laboratorium,” kata Orno.

Untuk itu, dia meminta, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten MBD, untuk segera memulangkan para pelaku perjalanan, jika sudah selesai diisolasi selama 14 hari.

Pasalnya, jika hal tersebut tidak dilakukan, maka Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten MBD bisa diproses hukum, karena melawan surat edaran Menkes, lantaran bukan sebagai daerah yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita lain untuk anda