“Bukannya kami tidak setuju adanya aksi sosial terhadap masyarakat akibat wabah ini. Tapi coba lembaga ini diajak bicara, biar kita ini sama-sama jalan,”

Aimas, TN – Bupati Sorong membagikan paket bahan makanan hingga pelosok kampung yang tersebar di 32 distrik, terkait dengan penyebaran virus corona. Ironisnya, anggota dewan yang notabene wakil rakyat, hanya jadi penonton tanpa ada kegiatan kerakyatan yang disokong anggaran pemerintah.

Munculnya fakta Bupati Johny Kamuru sebagai ‘pemain tunggal’ di panggung Covid-19 ini, yang memicu keresahan sejumlah ketua fraksi yang ada di gedung DPRD Kabupaten Sorong. Mereka merasa seperti diikat tangannya, tanpa ada sesuatu yang bisa diperbuat.

“Mengapa hanya Pak Bupati yang bebas bergerak menggunakan anggaran daerah. Padahal kami di dewan juga memiliki hak yang sama,” kata Isack F.A Yable, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Rabu (29/4/2020).

Selama virus corona mewabah, sudah lebih dari dua bulan ini anggota DPRD tidak ada kegiatan kedinasan. Rencana kegiatan maupun anggaran, tidak bisa dieksekusi karena Ketua DPRD tidak pernah ada di tempat.  

Informasi yang diterima Teropongnews, Habel Yadanfle sebagai Ketua DPRD, selama wabah corona ini, lebih banyak menghabiskan waktunya di kampung Bialokfle di Distrik Klawak. Karena tidak ingin berlarut-larut dalam ketidakpastian, sejumlah anggota dewan berinisiatif menjemputnya, agar bisa hadir di kantor.

“Hampir dua bulan ini Pak Ketua tidak muncul. Mungkin kalau kemarin itu tidak di jemput ke kampung, selesai corona ini baru masuk kantor,” kata Nurtina Lasaka, anggota DPRD lainnya.

Terkait dengan penggunaan anggaran kegiatan di dewan, Wakil Ketua II DPRD Sorong, Adam Syafle pernah berinisiatif bertanya langsung ke Bupati Johny Kamuru. Tapi oleh Bupati dijawab, agar anggota dewan duduk diam di tempat, tidak usah kemana-mana.

“Mengapa harus seperti itu. Kami ini kan wakil rakyat, yang juga ingin berbuat sesuatu untuk rakyat di tengah kondisi seperti ini,” tukas Handri Haji Kadir, Ketua Fraksi Demokrat.

Isack F.A Yable, Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan Handri Haji Kadir, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Sorong.

Handri Kadir maupun Isack Yable menyebut, dari kegiatan sosial terkait wabah corona yang masif dilakukan Bupati, dipastikan banyak menggeser penggunaan mata anggaran. Tetapi, lembaga legislatif sebagai institusi yang mengesahkan APBD, tidak pernah diajak komunikasi.

“Bukannya kami tidak setuju adanya aksi sosial terhadap masyarakat akibat wabah ini. Tapi coba lembaga ini diajak bicara, biar kita ini sama-sama jalan,” tukas Isack Yable.

Hal itu menurut Isack, juga tidak sejalan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

“Dalam keputusan di poin ke enam kan sudah jelas, bahwa penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi anggaran terkait wabah ini, harus diberitahukan kepada lembaga DPRD, yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD,” kata Isack.

Seperti diketahui, sejak muncul wabah corona, Bupati Sorong masif membagikan paket bahan makanan ke masyarakat ekonomi kelas bawah. Terakhir, Bupati membagikan paket bama itu ke masyarakat di Klabra Raya pada Senin, 27 April lalu, yang dipusatkan di Distrik Buk.

Sebanyak 1.035 paket bama dibagikan ke masyarakat yang ada di 8 Distrik, dengan rincian 147 paket untuk Distrik Beraur, 112 paket untuk Distrik Buk, 72 paket di Distrik Hobard, 80 paket untuk Distrik Botain, 211 paket untuk Distrik Klawak, 65 Bagun, 168 Klabot dan 180 di Distrik Konhir.

“Bantuan sembako yang diberikan sekarang, akan ada penambahan lagi, melihat situasi dan kondisi perkembangan pandemi covid-19,” kata Bupati.

Pengadaan paket bama ini, dibawah penanganan Dinas Sosial Kabupaten Sorong. Sementara disampaikan Handri, untuk melakukan kegiatan sosial di masyarakat, selama wabah corona ini, anggota DPRD Kabupaten Sorong menggunakan dana pribadi.

Pernyataan itu juga dibenarkan Isack Yable, Nurtina Lasaka, dan Ismawati, anggota DPRD dari Partai Nasdem.

“Saya sisihkan dari gaji, sebagai bentuk tanggungjawab saya terhadap konsituen di tengah wabah corona,” kata Ismawati. **

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita lain untuk anda