Jakarta, TN- Guna Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Indonesia, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa. Penandatanganan Inpres tersebut langsung dijabarka isinya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Inpres meminta Kementerian/Lembaga (K/L) mengutamakan alokasi anggaran yang ada untuk mempercepat penanganan Covid-19 sesuai protokol penanganan,” ujar Sri Mulyani, seperti dikutip dari katadata.co.id, Selasa (23/3).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dalam rinciannya, Sri Mulyani menginstruksikan para menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, bupati, dan walikota untuk mengutamakan penggunaan anggaran yang ada untuk kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19.

Penggunaan anggaran mengacu pada protokol penanganan Covid-19 di K/L, Pemda dan rencana operasional yang ditetapkan Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19. Selanjutnya, mempercepat pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan Covid 19.

Percepatan tersebut dilakukan dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah (PP) terkait penanggulangan bencana, PP terkait Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, dan Perpres Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Selanjutnya, menteri, pimpinan lembaga dan pimpinan daerah diminta melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan Covid-19 dengan melibatkan LKPP dan BPKP.

Pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Covid-19 juga harus dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Sesuai Inpres, Sri Mulyani diminta menginstuksikan agar dapat memfasilitasi proses revisi anggaran secara cepat, sederhana, dan akuntabel.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo diminta mengambil langkah percepatan penggunaan APBD dan/atau perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Covid-19 kepada gubernur/bupati/walikota.

Menteri Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ditugaskan untuk mempercepat penyiapan dan pembangunan infrastruktur untuk penanganan Covid-19.

Sedangkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto diinstruksikan mempercepat pemberian registrasi alat kesehatan dan kedokteran untuk penanganan Covid-19.

Sementara Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto diharapkan bisa melaksanakan tugasnya masing-masing dalam pendampingan, pengawasan keuangan, dan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan pandemi ini.

Berita lain untuk anda

Baru saja Ditangkap, Terduga Pelaku Pembunuhan Di Doom Meninggal Dunia, Diduga Dianiaya

TEROPONGNEWS.COM, SORONG – GR (21) terduga pelaku pembunuhan seorang Ibu Rumah Tangga…

Warga Pulau Doom Geger, IRT Ditemukan Tewas Di Rumahnya

TEROPONGNEWS. COM, SORONG – Warga pulau Doom, Distrik Sorong Kepulauan, kota Sorong…

2 Pemotor Terlibat Kecelakaan Maut Di KM. 12 Masuk, Satu Orang Tewas Seketika

TEROPONGNEWS. COM, SORONG – Seorang pengendara sepeda motor berinisial FT (60), tewas…