Berita

Anisto Terancam Dipecat Golkar, Bernard Sagrim Minta Agar Dia Sekolah Lagi

×

Anisto Terancam Dipecat Golkar, Bernard Sagrim Minta Agar Dia Sekolah Lagi

Sebarkan artikel ini
Bernard Sagrim, Wasekjen DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Papua dan Papua Barat, memberikan keterangan pers usai bertemu Bupati Teluk Bintuni, Sabtu (5/12/2020). (Foto:Tantowi/TN)

TEROPONGNEWS.COM, BINTUNI – Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar wilayah Papua dan Papua Barat, Bernard Sagrim, meminta kepada Yohanis Manibuy sekolah lagi, agar politisi muda Partai Golkar ini belajar mengenai etika dan strategi berpolitik.

1394
Mana Calon Gubernur Papua Barat Daya Pilihan Anda yang Layak?

 www.teropongnews.com sebagai media independen meminta Anda untuk klik siapa calon yang digadang-gadang oleh Anda untuk dipilih dan layak jadi calon Gubernur Papua Barat Daya Periode 2024-2029,  kemudian klik Vote pada bagian paling bawah ini.

Pernyataan ini disampaikan Bernard Sagrim usai bertemu dengan Ir Petrus Kasihiw MT, Bupati Teluk Bintuni, dalam rangka koordinasi dan konsolidasi partai-partai koalisi pelangi yang mengusung Petrus Kasihiw MT – Matret Kokop SH (Piet-Matret) yang maju dalam pilkada serentak 9 Desember 2020.

“Adik-adik ini mari belajar dulu, istilah kita orang Papua sekolah dulu. Bagaimana A, bagaimana B, 1 tambah 1, ini bapak Budi, ini mama Budi. Silakan belajar belajar dulu, kita orang Papua yang beragama. Adik Anisto, Kaka Alfons, mari kita belajar menghargai,” ujar Bernard Sagrim yang juga Bupati Kabupaten Maybrat, Sabtu (5/12/2020).

Anisto alias Yohanis Manibuy dan Alfons Manibuy, adalah dua politisi yang akan dipecat dari Partai Golkar. Keduanya dianggap membangkang kebijakan pengurus induk partai dalam kontestasi Pilkada Teluk Bintuni.

Dalam pesta demokrasi ini, DPP Partai Golkar telah menjatuhkan rekomendasi kepada Petrus Kasihiw MT – Matret Kokop (Piet – Matret) sebagai pasangan Cabup-Cawabup periode 2021 – 2024. Golkar bergabung dengan koalisi pelangi yang berisi sejumlah partai raksasa.

Faktanya, Anisto yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPD II Golkar Bintuni ini, justru membelot dan memilih naik panggung Pilkada Bintuni, berpasangan dengan Ali Ibrahim Bauw. Akrobat politiknya ini didukung oleh Alfons Manibuy, kader Golkar yang juga mantan Bupati Bintuni.

Akibatnya, DPP Partai Golkar mencabut mandat Anisto sebagai Ketua DPD II Golkar Bintuni, dan tidak mengesahkan jabatan Alfons Manibuy sebagai Ketua DPD I Golkar Papua Barat. Ditegaskan Bernard Sagrim, saat ini semua kepengurusan itu diambil alih DPP.

“Semua masih dalam status diambil alih DPP, jadi tidak ada disini yang mengatasnamakan Ketua DPD II Golkar Bintuni atau Ketua DPD I Golkar Papua Barat. Kalau ada yang mengklaim, itu bohong. Itu pernyataan tidak benar,” tegas Bernard Sagrim.

Baca juga : https://teropongnews.com/2020/12/5-anggota-fraksi-golkar-bintuni-tidak-berkontribusi-terhadap-perjuangan-piet-matret/

Politisi senior ini menghimbau agar tidak ada pihak-pihak yang sengaja membuat pernyataan menyesatkan dan memicu kegaduhan di Papua Barat. Sebagai politisi yang bertanggungjawab, seharusnya membuat suasana yang sejuk dan mendidik masyarakat.

“Kita tahu semua bagaimana situasi tanah Papua sekarang ini. Jadi saya himbau jangan buat pernyataan yang memicu kegaduhan, tidak usah. Mari kita membangun komunikasi yang baik,” tandasnya.

Bernard sagrim dan jajaran pengurus DPP dan DPD II Golkar Bintuni.

Dalam pilkada Teluk Bintuni, kata Sagrim, seharusnya para kader Golkar di Bintuni dan Papua Barat, bisa tampil sebagai politisi yang cerdas. Mendukung rekomendasi DPP Golkar terhadap kandidat petahana, supaya bisa menyelesaikan visi misinya dalam jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

“Kalau dalam periode selanjutnya sudah tidak ada petahana yang maju, mari kita bertanding. Kalau sekarang ini, apalagi yang mau dicari, semua pembangunan sudah dilakukan Piet-Matret. Kita bicara fakta saja, tidak usah bahas ilusi yang hanya baying-bayang,” ujar Sagrim.

Terkait proses pemecatan terhadap para kader Golkar di Bintuni dan Papua Barat yang membelot, baik yang duduk di kursi parlemen maupun tidak, kata Sagrim, akan dilakukan setelah pesta demokrasi pilkada serentak usai.

“Setelah pencoblosan, perhitungan dan kita rekap, kita laporkan semua ke DPP bagaimana hasilnya. Setelah itu baru proses organisasi kita lakukanm” pungkas Sagrim. **