Alasan Minimnya Anggaran, Kinerja UPTD DKP Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Turaya Samal. Foto-Ist/TN

TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Alasan minimnya anggaran operasional, menyebabkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan (UPTD DKP) di Maluku kurang maksimal dalam kinerjanya.

Menyikapi kondisi ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Turaya Samal menegaskan, UPTD di daerah harus bisa melaksanakan fungsinya dengan baik, kinerjanya juga harus lebih maksimal.

“Jangan selalu beralasan keterbatasan anggaran. Jika tidak ada anggaran yang memadai, maka pertanyaan saya, kenapa tidak minta diposkan,” kata dia dengan kesal, saat dihubungi dari Ambon, Selasa (7/6/2022).

Menurut dia, perairan Maluku sangat luas, yang jika tidak diawasi dengan baik, potensi eksploitasi laut akan semakin besar, dan hasil perikanan tidak bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk itu, lanjut Samal, dalam pengawasan tahap II yang sementara dilakukan oleh DPRD Provinsi Maluku, Komisi II akan turun langsung ke Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), untuk menyikapi keluhan dari masyarakat setempat.

Lebih lanjut Samal mengaku, persoalan yang terjadi di sektor perikanan dan kelautan di Maluku sangat tinggi.

“Jadi, jangan tunggu sampai ada masalah baru kita bertindak. Kerugiannya akan dialami masyarakat di sana. Nelayan kita tidak bisa apa-apa, karena sudah dikuasai nelayan andon dari luar daerah.” tandas Samal.