Akses Transportasi di Kilmuri Masih Sangat Sulit

Rapat kerja antara Komisi III DPRD Provinsi Maluku bersama mitra membahas surat masuk, di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, Senin (19/10/2020). Foto-Rudy Sopaheluwakan/TN

TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Akses transportasi di Desa Air Nanang, Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) masih sangat sulit. Hal ini menyebabkan, siswa dan guru jika hendak ke sekolah, harus berenang menyeberangi sungai.

“Kami menerima surat masuk dari masyarakat Kilmuri. Disana, akses jalan masih sangat sulit. Bayangkan saja, guru dan murid setiap pagi ke sekolah harus berenang. Untuk itu, mereka sangat membutuhkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Maluku,” kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw saat memimpin rapat kerja dengan mitra, di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, Senin (19/10/2020).

Untuk itu, lanjut dia, masyarakat di Kecamatan Kilmuri mengharapkan adanya bantuan Pemerintah Provinsi Maluku, untuk membuka akses transportasi darat yang ada di kecamatan setempat.

Selain itu, kata Rahakbauw, masyarakat setempat juga meminta untuk dibangun dermaga laut, agar akses transportasi laut juga bisa berjalan dengan baik.

“Kemudian masalah kelistrikan. Disana, jaringan listrik sudah dibangun, tapi di malam hari mereka hidup dengan pelita. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata mesin pembangkit listriknya tidak ada,” beber Rahakbauw.

Bukan saja itu, di Kilmuri tidak ada Pustu untuk melayani masyarakat ketika sakit, karena tenaga medis pun tidak ada.

“Sehingga jika ada masyarakat di Kilmuri yang sakit, mereka harus menggunakan longboat untuk dibawa ke Geser, agar bisa mendapatkan perawatan kesehatan,” ujar dia.

Menurutnya, pada tahun 2018 ada pembangunan jalan sirtu dengan anggaran sebesar Rp 15 miliar. Namun tidak diketahui, apakah proyek itu berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten SBT, atau Pemprov Maluku.

Namun sayangnya, jalan sirtu tersebut tidak pernah selesai dikerjakan. Bahkan sebagian badan jalan sirtu itu sudah mulai mengalami kerusakan.

“Untuk itu, mereka meminta perhatian dari Pemprov Maluku maupun Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional (BPJN) Wilayah XVI Ambon, agar mereka bisa keluar dari keterisolasian,” tandas Rahakbauw.